detikcom
Senin, 15/09/2008 15:45 WIB

Jual Beli Nomor Caleg

Chamsyah: DPP PPP Terlibat, Pecat Termasuk Ketuanya

Luhur Hertanto - detikNews
Bachtiar Chamsyah (Dikhy/detikcom)
Jakarta - Kisruh isu jual beli nomor urut caleg PPP ditanggapi dengan keras oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP Bachtiar Chamsyah. Ia menilai kisruh itu tidak lepas dari kesalahan DPP PPP.

Bila terbukti ada oknum DPP 'bermain' dalam kasus itu, maka siapa pun dia harus dipecat.

"Saya minta usut dan tindak. Kalau ada orang DPP ikut permainan itu ya pecat, termasuk ketuanya. Seorang ketua kan harus jadi contoh, ngapain jadi ketua kalau nggak bisa jadi contoh," ujar Chamsyah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2008).

Berdasar pengalamannya berpolitik, Chamsyah yakin pernyataan anggota Bidang Hukum dan HAM DPP PPP M Burhanudin Dahlan yang mengungkap percaloan nomor caleg didorong oleh rasa tidak mendapatkan keadilan dalam masalah caleg. Di sinilah letak keteledoran pihak DPP PPP yang tidak cukup terbuka tentang kriteria kader yang akan didudukkan di parlemen.

"Saya lihat ada kekurang hati-hatian DPP di sini. Saya sudah ingatkan ke Suryadharma (Ketum DPP PPP) di sini harus hati-hati, karena di mana-mana parpol itu kritis dalam pencalonan," kata Menteri Sosial itu.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%