Detik.com News
Detik.com
Senin, 15/09/2008 15:45 WIB

Jual Beli Nomor Caleg

Chamsyah: DPP PPP Terlibat, Pecat Termasuk Ketuanya

Luhur Hertanto - detikNews
Chamsyah: DPP PPP Terlibat, Pecat Termasuk Ketuanya Bachtiar Chamsyah (Dikhy/detikcom)
Jakarta - Kisruh isu jual beli nomor urut caleg PPP ditanggapi dengan keras oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP Bachtiar Chamsyah. Ia menilai kisruh itu tidak lepas dari kesalahan DPP PPP.

Bila terbukti ada oknum DPP 'bermain' dalam kasus itu, maka siapa pun dia harus dipecat.

"Saya minta usut dan tindak. Kalau ada orang DPP ikut permainan itu ya pecat, termasuk ketuanya. Seorang ketua kan harus jadi contoh, ngapain jadi ketua kalau nggak bisa jadi contoh," ujar Chamsyah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2008).

Berdasar pengalamannya berpolitik, Chamsyah yakin pernyataan anggota Bidang Hukum dan HAM DPP PPP M Burhanudin Dahlan yang mengungkap percaloan nomor caleg didorong oleh rasa tidak mendapatkan keadilan dalam masalah caleg. Di sinilah letak keteledoran pihak DPP PPP yang tidak cukup terbuka tentang kriteria kader yang akan didudukkan di parlemen.

"Saya lihat ada kekurang hati-hatian DPP di sini. Saya sudah ingatkan ke Suryadharma (Ketum DPP PPP) di sini harus hati-hati, karena di mana-mana parpol itu kritis dalam pencalonan," kata Menteri Sosial itu.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/iy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%