Kamis, 11/09/2008 16:51 WIB

Kombes Untung Yoga Jadi Kapolwiltabes Bandung

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Untung Yoga Ana dimutasi. Yoga kini menduduki jabatan Kapolwiltabes Bandung Polda Jawa Barat.

Posisi Yoga digantikan menjadi Kombes Pol Zulkarnain yang sebelumnya menjabat Kabid Telematika Polda Metro Jaya.

"Ini merupakan hal yang biasa di lingkungan Polri. Dalam rangka tour of duty untuk penyegaran personel," kata Yoga di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (11/9/2008).

Selain Yoga dan Zulkarnain, ada 5 pejabat lainnya yang dimutasi. Mereka adalah Kepala Siaga Deputi Pengendalian Operasi Polri Kombes Pol Dedi Sutarya yang menggantikan posisi Zulkarnain sebagai Kabid Telematika Polda Metro Jaya.

Selanjutnya, Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol Syaiful Bachri menduduki jabatan baru sebagai Wadir D Baintelkam Polri. Kombes Pol Erwin Hasibuan yang semula menjadi Kabid Propam Polda Jateng akan segera dimutasi ke Polda Metro
Jaya dengan jabatan yang sama.

AKBP Hartanto yang semula menjabat sebagai Waka Polres Jakarta Barat diangkat menjadi Kaden Opsnal II Puspaminal Div Propam Polri. AKBP Yazid Fanani yang semula menjabat sebagai Kapolresta Bogor akan segera menjabat sebagai Waka Polres Metro Jakarta Barat.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mei/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%
MustRead close