detikcom
Kamis, 11/09/2008 16:51 WIB

Kombes Untung Yoga Jadi Kapolwiltabes Bandung

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Untung Yoga Ana dimutasi. Yoga kini menduduki jabatan Kapolwiltabes Bandung Polda Jawa Barat.

Posisi Yoga digantikan menjadi Kombes Pol Zulkarnain yang sebelumnya menjabat Kabid Telematika Polda Metro Jaya.

"Ini merupakan hal yang biasa di lingkungan Polri. Dalam rangka tour of duty untuk penyegaran personel," kata Yoga di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (11/9/2008).

Selain Yoga dan Zulkarnain, ada 5 pejabat lainnya yang dimutasi. Mereka adalah Kepala Siaga Deputi Pengendalian Operasi Polri Kombes Pol Dedi Sutarya yang menggantikan posisi Zulkarnain sebagai Kabid Telematika Polda Metro Jaya.

Selanjutnya, Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol Syaiful Bachri menduduki jabatan baru sebagai Wadir D Baintelkam Polri. Kombes Pol Erwin Hasibuan yang semula menjadi Kabid Propam Polda Jateng akan segera dimutasi ke Polda Metro
Jaya dengan jabatan yang sama.

AKBP Hartanto yang semula menjabat sebagai Waka Polres Jakarta Barat diangkat menjadi Kaden Opsnal II Puspaminal Div Propam Polri. AKBP Yazid Fanani yang semula menjabat sebagai Kapolresta Bogor akan segera menjabat sebagai Waka Polres Metro Jakarta Barat.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%