detikcom
Rabu, 10/09/2008 13:36 WIB

Sidang Gus Dur Vs KPU Digelar di PTUN, Hakim Tawarkan Islah

Nala Edwin - detikNews
Jakarta - Gugatan Gus Dur terhadap KPU maju di meja hijau. Sidang Gus Dur melawan KPU terkait penetapan PKB versi Muhaimin Iskandar yang sah berdasarkan KPU ini digelar di PTUN. Majelis hakim menawarkan islah kepada dua kubu yang bertikai.

Gus Dur tiba dengan menumpang mobil Toyota Alphard warna hitam dengan B 59009 di PTUN, Pulogebang, Jakarta Timur, Rabu (10/9/2008) pukul 12.30 WIB.

Gus Dur mengenakan batik lengan pendek warna biru. Gus Dur langsung disambut salawat badar dari puluhan pendukungnya. Gus Dur yang duduk di atas roda langsung masuk ke ruang sidang utama.

Gus Dur tampak duduk di deretan penggugat. Dia didampingi kuasa hukum Gus Dur, Ibrani.
Sidang dipimpin ketua majelis hakim Mustamar berlangsung singkat.

Gus Dur menggugat surat KPU yang isinya daftar alamat peserta pemilu. KPU sebagai tergugat. Sedangkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen DPP PKB sebagai tergugat intervensi.

Kuasa hukum Gus Dur, Ibrani, menyerahkan materi gugatan kepada KPU yang diwakili kuasa hukumnya. Selain itu materi gugatan juga diserahkan kepada Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy diwakili Edy Sidabutar.

"Saya meminta kedua pihak untuk islah. Karena kalau di pengadilan ada yang kalah dan ada yang menang. Sedangkan kalau islah ini win win solution dan baik untuk konstituen PKB karena pemilu sudah dekat," kata Mustamar.

Sidang akan dilanjutkan Selasa 16 September 2008 pukul 11.30 WIB.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(aan/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%