detikcom
Rabu, 10/09/2008 13:36 WIB

Sidang Gus Dur Vs KPU Digelar di PTUN, Hakim Tawarkan Islah

Nala Edwin - detikNews
Jakarta - Gugatan Gus Dur terhadap KPU maju di meja hijau. Sidang Gus Dur melawan KPU terkait penetapan PKB versi Muhaimin Iskandar yang sah berdasarkan KPU ini digelar di PTUN. Majelis hakim menawarkan islah kepada dua kubu yang bertikai.

Gus Dur tiba dengan menumpang mobil Toyota Alphard warna hitam dengan B 59009 di PTUN, Pulogebang, Jakarta Timur, Rabu (10/9/2008) pukul 12.30 WIB.

Gus Dur mengenakan batik lengan pendek warna biru. Gus Dur langsung disambut salawat badar dari puluhan pendukungnya. Gus Dur yang duduk di atas roda langsung masuk ke ruang sidang utama.

Gus Dur tampak duduk di deretan penggugat. Dia didampingi kuasa hukum Gus Dur, Ibrani.
Sidang dipimpin ketua majelis hakim Mustamar berlangsung singkat.

Gus Dur menggugat surat KPU yang isinya daftar alamat peserta pemilu. KPU sebagai tergugat. Sedangkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen DPP PKB sebagai tergugat intervensi.

Kuasa hukum Gus Dur, Ibrani, menyerahkan materi gugatan kepada KPU yang diwakili kuasa hukumnya. Selain itu materi gugatan juga diserahkan kepada Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy diwakili Edy Sidabutar.

"Saya meminta kedua pihak untuk islah. Karena kalau di pengadilan ada yang kalah dan ada yang menang. Sedangkan kalau islah ini win win solution dan baik untuk konstituen PKB karena pemilu sudah dekat," kata Mustamar.

Sidang akan dilanjutkan Selasa 16 September 2008 pukul 11.30 WIB.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%