detikcom

Rabu, 10/09/2008 08:38 WIB

Tak Mampu Bendung Emosi, Djoko Edhi Ciderai Etika Demokrasi foto

Vina Martina Sianipar - detikNews
Jakarta - Pemirsa TVOne semalam mendapat suguhan mengagetkan. Politisi PPP Djoko Edhi marah-marah pada politisi PAN Bahrudin Dahlan. Dengan berapi-api, Djoko juga mengaku menggampar Bahrudin sebelum tampil live di acara 'Apa Kabar Indonesia Malam'.

Pengamat politik Maswadi Rauf menilai Djoko Edhi melanggar etika demokrasi dan memiliki pengendalian diri yang kurang.

"Kasus kekerasan itu menandakan kader tersebut (Djoko Edhi) belum bisa menahan diri, kurang pengendalian diri, menggunakan kekerasan dalam persaingan dan itu menunjukkan kualitas mereka dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia," ujarnya kepada detikcom, Rabu (10/9/2008).

Menurutnya, situasi panas yang terjadi di antara kedua caleg adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun itu tidak berarti, Djoko pantas melakukan tindak kekerasan semacam itu.

"Kata kunci dari demokrasi adalah pengendalian diri. Nggak mungkin demokrasi terjadi tanpa adanya persaingan dan kondisi yang panas," kata Maswadi.

"Tuduh-menuduh adalah hal yang wajar kok dalam demokrasi. Jika tuduhan terlalu keras ya lapor ke pengadilan bukan melampiaskan lewat tindak kekerasan," tegas guru besar UI ini.

Menanggapi kata-kata kotor yang diucapkan Djoko kepada Baharudin di layar kaca, Maswadi melihat itu sebagai pelanggaran etika demokrasi. Maswadi menghitung, setidaknya Djoko tiga kali mengatakan kata-kata kotor saat berdialog dengan Bahrudin lewat sambungan telepon di siaran langsung TV swasta tersebut.

"Emosi ini nggak bisa ditahan yang mengakibatkan kata-kata kotor tersebut meluncur. Itu melanggar etika demokrasi. Tidak usah di ruang publik, kalau pun mereka hanya berdua, meraka tetap harus menjaga tindakan dan perkataan. Itu baru demokrasi," jelasnya. Menurutnya, atas insiden ini,PPP sebagai partai yang memayungi Djoko Edhi, perlu memanggil politisi asal Madura itu.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vna/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%