detikcom
Minggu, 07/09/2008 07:15 WIB

Gara-gara Quick Count, Penghitungan Suara Pilgub Sumsel Dikebut

Taufik Wijaya - detikNews
Jakarta - Suasana politik di Sumatera Selatan pasca pencoblosan 4 September 2008 lalu kian memanas, apalagi akibat hitungan cepat oleh sejumlah lembaga survey sudah terbangun opini di masyarakat sudah ada pemenangnya.

Kedua kubu, yakni Aldy (Alex Noerdin-Eddy Yusuf) maupun Sohe (Syahrial Oesman-Helmy Yahya) mengklaim menang bila berdasarkan survey. Oleh kondisi itu, tampaknya KPUD Sumsel akan mempercepat pengumuman penghitungan suara.

Rekapitulasi penghitungan suara akan dilakukan mulai Senin hingga Jumat, 8-12 September 2008 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota KPUD Sumsel Divisi Hukum Helmi Ibrahim kepada pers, Sabtu (06/09/2008).

Menurut Helmi, keputusan tersebut didasarkan hasil pengawasan KPUD Sumsel di kabupaten dan kota seluruh panitia pemilihan kecamatan (PPK) telah menyelesaikan rekapitulasinya, sehari setelah pemilihan.

Selain itu, dipercepatnya tahapan rekapitulasi tersebut guna memberikan rasa tenang dan kepastian kepada masyarakat tentang hasil Pilgub Sumsel, terkait adanya dua hasil penghitungan cepat yang berbeda di masyarakat.

KPUD Sumsel meminta KPUD kabupaten dan kota segera melakukan rapat pleno penetapan dan mengirimkan hasilnya ke KPUD Sumsel paling lambat tanggal 8 September.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(tw/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%