Detik.com News
Detik.com
Minggu, 07/09/2008 07:15 WIB

Gara-gara Quick Count, Penghitungan Suara Pilgub Sumsel Dikebut

Taufik Wijaya - detikNews
Gara-gara Quick Count, Penghitungan Suara Pilgub Sumsel Dikebut
Jakarta - Suasana politik di Sumatera Selatan pasca pencoblosan 4 September 2008 lalu kian memanas, apalagi akibat hitungan cepat oleh sejumlah lembaga survey sudah terbangun opini di masyarakat sudah ada pemenangnya.

Kedua kubu, yakni Aldy (Alex Noerdin-Eddy Yusuf) maupun Sohe (Syahrial Oesman-Helmy Yahya) mengklaim menang bila berdasarkan survey. Oleh kondisi itu, tampaknya KPUD Sumsel akan mempercepat pengumuman penghitungan suara.

Rekapitulasi penghitungan suara akan dilakukan mulai Senin hingga Jumat, 8-12 September 2008 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota KPUD Sumsel Divisi Hukum Helmi Ibrahim kepada pers, Sabtu (06/09/2008).

Menurut Helmi, keputusan tersebut didasarkan hasil pengawasan KPUD Sumsel di kabupaten dan kota seluruh panitia pemilihan kecamatan (PPK) telah menyelesaikan rekapitulasinya, sehari setelah pemilihan.

Selain itu, dipercepatnya tahapan rekapitulasi tersebut guna memberikan rasa tenang dan kepastian kepada masyarakat tentang hasil Pilgub Sumsel, terkait adanya dua hasil penghitungan cepat yang berbeda di masyarakat.

KPUD Sumsel meminta KPUD kabupaten dan kota segera melakukan rapat pleno penetapan dan mengirimkan hasilnya ke KPUD Sumsel paling lambat tanggal 8 September.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(tw/irw)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%