Minggu, 07/09/2008 07:15 WIB

Gara-gara Quick Count, Penghitungan Suara Pilgub Sumsel Dikebut

Taufik Wijaya - detikNews
Jakarta - Suasana politik di Sumatera Selatan pasca pencoblosan 4 September 2008 lalu kian memanas, apalagi akibat hitungan cepat oleh sejumlah lembaga survey sudah terbangun opini di masyarakat sudah ada pemenangnya.

Kedua kubu, yakni Aldy (Alex Noerdin-Eddy Yusuf) maupun Sohe (Syahrial Oesman-Helmy Yahya) mengklaim menang bila berdasarkan survey. Oleh kondisi itu, tampaknya KPUD Sumsel akan mempercepat pengumuman penghitungan suara.

Rekapitulasi penghitungan suara akan dilakukan mulai Senin hingga Jumat, 8-12 September 2008 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota KPUD Sumsel Divisi Hukum Helmi Ibrahim kepada pers, Sabtu (06/09/2008).

Menurut Helmi, keputusan tersebut didasarkan hasil pengawasan KPUD Sumsel di kabupaten dan kota seluruh panitia pemilihan kecamatan (PPK) telah menyelesaikan rekapitulasinya, sehari setelah pemilihan.

Selain itu, dipercepatnya tahapan rekapitulasi tersebut guna memberikan rasa tenang dan kepastian kepada masyarakat tentang hasil Pilgub Sumsel, terkait adanya dua hasil penghitungan cepat yang berbeda di masyarakat.

KPUD Sumsel meminta KPUD kabupaten dan kota segera melakukan rapat pleno penetapan dan mengirimkan hasilnya ke KPUD Sumsel paling lambat tanggal 8 September.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(tw/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
63%
Kontra
37%