detikcom
Jumat, 05/09/2008 16:58 WIB

Laporan dari Malaysia

WNI DIhukum Cambuk Kasus Narkoba

Ramdhan Muhaimin - detikNews
Kuala Lumpur - Lagi, seorang WNI divonis hukuman cambuk oleh pengadilan Malaysia. Safrin Bin Ismail (29), WNI asal Aceh Utara divonis atas keterlibatannya dalam bisnis dan penggunaan narkoba.

"Safrin kedapatan mengedarkan narkoba jenis ganja seberat 227 gram saat digerebek polisi," ujar wakil juru bicara WNI, Saeful Aiman, saat dihubungi detikcom, Jumat (5/9/2008).

Saeful mengatakan, dalam sidang pengadilan yang digelar hari ini, hakim Pengadilan Tinggi Shah Alam, Datok Mohamad Zaki Bin Yasin, dalam pembacaan keputusannya memvonis Safrin dengan hukuman 8 tahun penjara dan 10 kali cambuk.

Sebelumnya, lanjut dia, Safrin dituntut pasal 39 b undang-undang narkoba Malaysia tahun 1952 dengan ancaman hukuman gantung. Lalu diganti menjadi pasal 39a dengan hukuman penjara 20 tahun dan cambuk.

Safrin ditangkap oleh polisi Shah Alam saat sedang bekerja di warung kopi Shah Alam, jalan Mulia Taman Sri Muda Shah Alam pada 9 Mei 2007. Barang bukti yang disita polisi Malaysia berupa ganja seberat 227 gram dengan nilai sekitar RM 650 atau Rp 2 juta.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rmd/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
60%
Kontra
40%