detikcom
Jumat, 05/09/2008 16:58 WIB

Laporan dari Malaysia

WNI DIhukum Cambuk Kasus Narkoba

Ramdhan Muhaimin - detikNews
Kuala Lumpur - Lagi, seorang WNI divonis hukuman cambuk oleh pengadilan Malaysia. Safrin Bin Ismail (29), WNI asal Aceh Utara divonis atas keterlibatannya dalam bisnis dan penggunaan narkoba.

"Safrin kedapatan mengedarkan narkoba jenis ganja seberat 227 gram saat digerebek polisi," ujar wakil juru bicara WNI, Saeful Aiman, saat dihubungi detikcom, Jumat (5/9/2008).

Saeful mengatakan, dalam sidang pengadilan yang digelar hari ini, hakim Pengadilan Tinggi Shah Alam, Datok Mohamad Zaki Bin Yasin, dalam pembacaan keputusannya memvonis Safrin dengan hukuman 8 tahun penjara dan 10 kali cambuk.

Sebelumnya, lanjut dia, Safrin dituntut pasal 39 b undang-undang narkoba Malaysia tahun 1952 dengan ancaman hukuman gantung. Lalu diganti menjadi pasal 39a dengan hukuman penjara 20 tahun dan cambuk.

Safrin ditangkap oleh polisi Shah Alam saat sedang bekerja di warung kopi Shah Alam, jalan Mulia Taman Sri Muda Shah Alam pada 9 Mei 2007. Barang bukti yang disita polisi Malaysia berupa ganja seberat 227 gram dengan nilai sekitar RM 650 atau Rp 2 juta.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%