Jumat, 15/08/2008 21:50 WIB

Akhirnya KPU Putuskan 4 Parpol Gurem Ikut Pemilu 2009 video foto

M. Rizal Maslan - detikNews
foto: M Rizal Maslan/Detikcom
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan empat partai politik menjadi peserta Pemilu 2009. Rencananya, keempat parpol ini langsung mengundi nomor urut dan daftarkan calegnya.

"KPU menyatakan menerima putusan PTUN No 104G/2008/PTUN.JKT bahwa empat parpol peserta Pemilu 2004 jadi peserta Pemilu 2009," kata Ketua Umum DPP Partai Buruh Muchtar Pakpahan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (15/8/2008) malam.

Kepastian empat parpol yang terdiri dari Mereka itu adalah Parta Buruh, Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Merdeka, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI) menjadi peserta Pemilu 2009 ini disampaikan Muchtar Pakpahan setelah diterima untuk ikut dalam rapat pleno KPU. "Besok (Sabtu) jam 13.00 WIB, kami keempat parpol ini akan langsung mengundi nomor urut," jelasnya lagi.

Terkait pendaftaran calon anggota legislati, Muchtar mengatakan, pihaknya akan segera memasukan ke KPU pada tanggal 19 Agustus mendatang. "Tapi kami diberi keleluasaan dengan diberikan kesempatan untuk perbaikan hingga tanggal 7 September, hingga posisi kami sama dengan parpol yang sudah lebih dulu mengurusnya," ungkapnya.

Muchtar juga menegaskan, karena KPU sudah menerima keputusan PTUN DKI Jakarta tersebut. Secara otomatis gugatan keempat parpol terkait proses verifikasi dicabut.

Begitu dinyatakan menang, aktivis partai tersebut segera merayakan kegembiraan. Lagu halo-halo Bandung mereka kumandangkan. Tidak hanya itu, beberapa diantara mereka bahkan menggunduli kepalanya.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(zal/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%