detikcom
Jumat, 08/08/2008 09:27 WIB

Pria Mirip Kastari Diincar Sejak di Jakarta foto

Agus - detikNews
Belitung - Pria yang disebut-sebut mirip Mas Selamat Kastari ditangkap di Bendara Belitung. Pria yang lalu mengaku bernama Ahmad Fadilah itu rupanya sudah diincar sejak di Jakarta.

Ahmad Fadilah 'dijemput' oleh polisi sesaat setelah turun dari pesawat Linus Airways rute Jakarta-Belitung yang mendarat di Bandara HAS Hanandjudin Tanjung Pandan pada Kamis (7/8/2008), pukul 07.00 WIB.

Informasi yang dikumpulkan detikcom dari berbagai sumber mengatakan, Ahmad Fadilah disergap oleh polisi lintas wilayah. Polda Metro Jaya juga dikabarkan ikut serta dalam penangkapan itu.

Kastari saat ini berada dalam tahanan Polres Belitung. Bersama Fadilah, turut juga diperiksa Gimin yang disebut-sebut sebagai teman kenalan bisnis order buku pelajaran sekolah Fadilah di Belitung.

Kapolres Belitung AKBP Rudy Ranggono sudah membenarkan soal penangkapan itu. Rencananya, Fadilah dan Gimin akan dipindah ke Polda Bangka-Belitung hari ini, Jumat (8/8/2008), untuk penyelidikan lebih lanjut.

"Karena kemiripan wajah dengan Mas Selamat Kastari itu, polisi bertindak cepat dengan mengamankan. Karena dia diduga Mas Selamat, teroris yang kakap itu," ujar Rudy.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(gah/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%