Detik.com News
Detik.com
Selasa, 22/07/2008 20:29 WIB

Ongkos Haji Ditetapkan Naik Rp 4-5 Juta

Chairina Fatia - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ongkos Haji Ditetapkan Naik Rp 4-5 Juta
Jakarta - Kenaikan harga minyak dunia berimbas pada kenaikan ongkos naik haji. Pemerintah dan Komisi VIII DPR memutuskan untuk menaikkan biaya perjalanan haji Rp 4-5 juta. Dan ini tergantung embarkasi keberangkatan.

"BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) mengalami kenaikan. Ini disebabkan oleh naiknya harga minyak dunia," kata Menag Maftuh Basyuni dalam jumpa pers di Kantor Departemen Agama, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2008).

Maftuh melanjutkan bahwa besaran kenaikan ini telah disampaikan kepada Presiden SBY dan tinggal menunggu untuk ditetapkan sebagai Peraturan Presiden (Perpres) untuk disetujui.

"Saat ini masih diselesaikan administrasinya. Dalam 1-2 hari Perpers akan keluar," tambah Maftuh.

Khusus mulai tahun ini, Maftuh melanjutkan bahwa pemerintah melanjutkan perubahan sistem pemberangkatan haji yakni dari sistem zona ke sistem embarkasi. "Setiap embarkasi beda harganya, yang termahal seperti embarkasi Makassar Rp 4.715.000 juta," kata dia.

Maftuh juga menjelaskan bahwa untuk biaya operasional di Indonesia pun ada kenaikan sebesar Rp 100 ribu. Antara lain dengan rincian untuk konsumsi, dari Rp 50.000 jadi Rp 60.000, asuransi dari Rp 75.000 menjadi Rp 100.000.

"Seminggu dari hari ini akan ditentukan kapan membayar kekurangannya," imbuh Maftuh.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ndr/asy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%