detikcom
Rabu, 25/06/2008 20:05 WIB

Istri Dipecat dari Polisi karena Selingkuh, Dody Tak Ingin Cerai

Bagus Kurniawan - detikNews
Jakarta - Dody Maris Hendrawan merasa puas. Dia setuju dengan sanksi yang diberikan kepada istrinya, AKP Rahmawati Wulansari. Istrinya yang menjabat Kapolsek dipecat dari Polri gara-gara selingkuh dengan polisi yang juga menjabat Kapolsek. Dody tak menceraikan istrinya.

"Saya lega setelah ada putusan dari Ankum Polres Sleman ini," kata Dody kepada wartawan seusai menghadiri sidang di Mapolres Sleman jl Magelang Km 15 Sleman, Rabu (25/6/2008).

AKP Rahmawati Wulansari, mantan Kapolsek Sleman, dan AKP Adib Rojikan, mantan Kapolsek Mlati dipecat dari Polri karena kasus perselingkuhan. Keduanya diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) berdasarkan putusan sidang komite kode etik.

Menurut Dody, keputusan tersebut menjadi bukti bahwa kepolisian masih bisa diharapkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Termasuk di antaranya menegakkan aturan yang berlaku baik secara umum maupun internal organisasi.

"Saya ucapkan terima kasih untuk Kapolri, Kapolda dan Kapolres Sleman, saya senang bangga dengan keputusan yang diambil ini. Selamat hari Bhayangkara," ujar dia.

Setelah istrinya dipecat dari kepolisian, dia mengharapkan istri bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik dan membesarkan anak-anaknya. Keputusan itu telah membuka jalan sebagai upaya untuk menyatukan kembali rumah tangganya.

Sebab Dody tetap bertahan dengan keinginannya untuk tetap mempertahankan rumah tangga demi anak dengan catatan Wulansari sudah tidak lagi menjadi anggota polisi. Dia tidak ingin menceraikan istrinya.

"Saya berharap dia tidak mengajukan banding kepada atasan ankum. Karena yang diputuskan oleh ankum sudah sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Saya harap tidak ada banding, biar yang berlalu ya sudah," pungkas Dody.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bgs/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%