detikcom
Jumat, 09/05/2008 11:27 WIB

Foto Bugil Bareng Suami, Guru SD Dipecat

Gagah Wijoseno - detikNews
Sydney - Tidak salah jika seorang perempuan berfoto bugil bareng dengan suaminya. Namun, lain soal jika foto tersebut bisa dilihat oleh masyarakat umum. Apalagi perempuan itu adalah sosok yang patut digugu dan ditiru alias guru SD.

Pastinya, sekolah tempat bu guru Lynne Tziolas bekerja heboh. Akhirnya Tziolas dipecat dari sekolah negeri Narraweena, New South Wales, Australia, berkat petisi yang ditandatangani 40 orangtua murid.

Kasus ini menyeruak setelah foto Tziolas muncul dalam bagian majalah wanita Cleo di bagian tersegel. Mereka difoto bersama 9 pasangan lainnya dan saling berkisah tentang bagian apa yang mereka senangi dari pasangannya dan pengalaman seksualnya.

Walau bugil, namun foto Tziolas dan suaminya tidak memperlihatkan bagian vital tubuh mereka. Bagian vitalnya tidak terkspos karena posisi mereka saling berpelukan.

Tziolas pun protes. Dia menganggap pemecatannya tidak adil karena dilakukan secara sepihak. Ia melihat tidak ada yang salah dari foto tersebut karena tidak berpengaruh pada pekerjaannya di sekolah.

"Foto itu sangat berseni. Saya harus tunjukkan kehidupan pribadi tidak akan mempengaruhi pelajaran yang saya ajarkan di kelas," protesnya seperti yang diberitakan news.com.au, Jumat (9/5/2008).

Oleh karena itu Tziolas lantas mempersoalkan pemecatan tersebut ke pengadilan. Dia menilai foto di majalah wanita dewasa tidak mungkin dilihat oleh anak-anak.

"Saya bisa memahami jika saya guru SMA, tapi saya adalah guru SD dan foto tersebut ada di majalah perempuan dewasa," ujarnya.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(gah/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%