detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 13:40 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 21/04/2008 14:25 WIB

Djalaludin: Ada Kebijakan FPKS untuk Terima Amplop

Arry Anggadha - detikNews
Jakarta - Tidak ada kebijakan dari FPKS untuk menolak uang dari pihak ketiga. Itulah pengakuan anggota Komisi IV DPR Djalaludin as-Syatibi. Tapi amplop itu bukan lantas masuk kantong sendiri, namun harus dilaporkan ke fraksi.

"Saya terpaksa menerimanya. Ada aturan, setiap anggota fraksi harus menerima dulu, baru lapor ke fraksi. Nanti fraksi yang memutuskan uang itu dikembalikan," kata Djalaludin usai diperiksa KPK.

Hal tersebut disampaikan anggota FPKS ini usai diperiksa KPK di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (21/4/2008). Djalaludin diperiksa terkait kasus dugaan suap yang melibatkan anggota DPR Al Amin Nasution dan Sekda Bintan Azirwan.

Djalaluddin mengaku pada Desember 2007, dia bersama 15 anggota Komisi IV DPR, termasuk Al Amin Nasution berkunjung ke Kepulauan Riau.

"Kunjungan ini dipimpin Ishartanto (ketua komisi IV dari FPKS)," jelasnya.

Dalam kunjungan itu, Djalaludin mengakui ditawari pegawai Departemen Kehutanan sejumlah uang. "Saya diberi uang dua kali masing-masing sebanyak Rp 30 juta di airport dan 3 amplop di kamar hotel. Ketika saya buka isinya Rp 10 juta, Rp 10 juta, Rp 5 juta di salah satu hotel," bebernya.

Meski demikian, Djallaudin mengaku tidak mengenal dengan Al Amin Nasution. Djalaludin mengaku saat kunjungan itu, dia baru saja masuk ke Komisi IV DPR.

"Saya tidak kenal Pak Amin, saya pernah lihat dia di televisi. Anggota Komisi IV itu kan banyak, ada 50 dibagi lagi 3 tim dan kebetulan tim yang ke Kepulauan Riau. Saya ini baru sebulan di Komisi IV jadi nggak kenal," jelasnya.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(Ary/nvt)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
85%
Kontra
15%