Senin, 21/04/2008 14:25 WIB

Djalaludin: Ada Kebijakan FPKS untuk Terima Amplop

Arry Anggadha - detikNews
Jakarta - Tidak ada kebijakan dari FPKS untuk menolak uang dari pihak ketiga. Itulah pengakuan anggota Komisi IV DPR Djalaludin as-Syatibi. Tapi amplop itu bukan lantas masuk kantong sendiri, namun harus dilaporkan ke fraksi.

"Saya terpaksa menerimanya. Ada aturan, setiap anggota fraksi harus menerima dulu, baru lapor ke fraksi. Nanti fraksi yang memutuskan uang itu dikembalikan," kata Djalaludin usai diperiksa KPK.

Hal tersebut disampaikan anggota FPKS ini usai diperiksa KPK di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (21/4/2008). Djalaludin diperiksa terkait kasus dugaan suap yang melibatkan anggota DPR Al Amin Nasution dan Sekda Bintan Azirwan.

Djalaluddin mengaku pada Desember 2007, dia bersama 15 anggota Komisi IV DPR, termasuk Al Amin Nasution berkunjung ke Kepulauan Riau.

"Kunjungan ini dipimpin Ishartanto (ketua komisi IV dari FPKS)," jelasnya.

Dalam kunjungan itu, Djalaludin mengakui ditawari pegawai Departemen Kehutanan sejumlah uang. "Saya diberi uang dua kali masing-masing sebanyak Rp 30 juta di airport dan 3 amplop di kamar hotel. Ketika saya buka isinya Rp 10 juta, Rp 10 juta, Rp 5 juta di salah satu hotel," bebernya.

Meski demikian, Djallaudin mengaku tidak mengenal dengan Al Amin Nasution. Djalaludin mengaku saat kunjungan itu, dia baru saja masuk ke Komisi IV DPR.

"Saya tidak kenal Pak Amin, saya pernah lihat dia di televisi. Anggota Komisi IV itu kan banyak, ada 50 dibagi lagi 3 tim dan kebetulan tim yang ke Kepulauan Riau. Saya ini baru sebulan di Komisi IV jadi nggak kenal," jelasnya.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(Ary/nvt)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%