'Amplop Coklat' Bagi Wakil Rakyat di Senayan

Jakarta Cerita amplop coklat atau yang disebut gratifikasi dari mitra kerja bagi wakil rakyat bukan hanya isapan jempol. Secuil pengalaman politisi di Senayan membuktikannya.

Jalaludin As-Satibi kaget bukan main. Amplop coklat yang diberikan orang tidak dikenal itu berisi uang Rp 30 juta. Uang itu diterimanya saat melakukan kunjungan lapangan ke Kepulauan Riau, medio Desember 2007 lalu.

"Itu uang tidak jelas, saya tidak tahu siapa yang memberikan," kata Jalaludin yang juga anggota Komisi IV DPR saat berbincang dengan detikcom, Jumat (11/4/2008).

Uang itu pun diterimanya sesaat mendarat di Hang Nadim Batam. "Itu diberikan di ruang VIP. Saya juga tidak tahu untuk apa," tambahnya.

Tidak hanya sampai di situ, sekitar 15 menit kemudian pesawat merpati yang membawa rombongan sekitar 15 anggota DPR Komisi IV, serta 5 lainnya dari Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian pun segera berangkat. Dari Batam, rombongan melanjutkan perjalanan menuju suatu wilayah di Riau.

"Di sana di hotel tempat beristirahat, saya lupa di mana, mungkin di Bintan, ada orang yang tidak dikenal kembali memberikan amplop," tutur politisi PKS ini.

Ada 3 amplop yang diberikan, 1 berisi Rp 5 juta, dan 2 lainnya masing-masing berisi Rp 10 juta. "Total sudah Rp 55 juta yang diberikan pada saya," imbuh Jalaludin.

Jalaludin pun tidak mau mengambil resiko. Dia lantas mengontak kawannya di KPK mengenai pemberian uang ini. "Kebetulan saya memang sering main ke sana, sering khutbah," tutur pria berusia 57 tahun yang juga pengasuh pesantren di Cianjur ini.

Pada 7 Januari 2008, uang itu pun dia berikan ke KPK, setelah dirinya berkonsultasi ke DPP PKS. "Saya punya kwitansi pengembaliannya," lanjutnya.

Apakah rombongan lain juga menerima amplop coklat berisi uang gratifikasi yang kemungkinan dari Pemprov dan Pemda setempat ? "Saya tidak melihat, saya tidak mau berburuk sangka. Kita rombongan tidak ada yang saling membicarakan," jelasnya.

Sebagai wakil rakyat, bukan pertama kali Jalaludin menerima amplop saat melakukan kunjungan kerja atau kunjungan lapangan. Antara lain, kala di Komisi VIII, dia pun pernah menemui hal serupa.

Saat melakukan kunjungan ke NTB dia mendapat amplop Rp 1,5 juta, demikian pula saat ke Sulawesi Barat, pihak Pemda memberikan uang Rp 2 juta.

"Saya tidak tahu apa motif mereka memberikan amplop, saya pikir ini seperti suap, mungkin saja untuk memperlancar keinginan mereka dalam mengajukan program," tandasnya mengakhiri perbincangan. (ndr/)