detikcom
Senin, 24/03/2008 12:35 WIB

PKB Pikir-pikir Ajukan Calon Wakil Menlu

Iqbal Fadil - detikNews
Jakarta - Siapa Wakil Menlu masih misterius meski Presiden SBY telah meneken Peraturan Presiden (Perpres)-nya. Sekjen PKB Yenny Wahid menegaskan, Wakil Menlu adalah jabatan politis, yang bisa datang dari parpol.

Jadi PKB akan mengajukan calon? "Boleh juga, kita pikir-pikir dulu," kata wanita yang sempat menjabat Staf Khusus Presiden SBY Bidang Urusan Komunikasi Politik ini.

Yenny menyatakan hal itu di sela-sela seminar bertajuk "Peran pesantren dalam mencegah kekerasan berbasis agama" di Hotel Bintang Griyawisata, Jl Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2008).

Meski demikian, mengenai sejumlah nama yang disebut seperti Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal, Dubes RI untuk PBB Marty Natalegawa dan Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, Yenny tidak mempermasalahkan.

"Dari mana pun tidak masalah, yang penting profesional," kata pemilik nama lengkap Zannuba Arifah Chafsoh Rahman ini.

Yenny juga mengingatkan, jangan sampai terjadi tabrakan kebijakan antara Menlu dan Wakil Menlu.

"Jangan sampai ada dualisme antara keduanya karena kebijakan yang berbeda," ujarnya.

Syarat penting lainnya, Wakil Menlu juga mesti orang yang mengerti diplomasi. "Seyogianya orang yang mengerti teknis-teknis, mengerti langgam diplomasi," ujar Yenny.

Putri sulung Gus Dur ini mengaku tidak tahu persis tugas Wakil Menlu. Namun di negara-negara maju, posisi tersebut lazim ada.

"Deputi Menlu ada di negara lain. Kalau itu untuk memuluskan diplomasi negara di luar negeri ya positif," jelas Yenny.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nik/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%