Senin, 24/03/2008 12:35 WIB

PKB Pikir-pikir Ajukan Calon Wakil Menlu

Iqbal Fadil - detikNews
Jakarta - Siapa Wakil Menlu masih misterius meski Presiden SBY telah meneken Peraturan Presiden (Perpres)-nya. Sekjen PKB Yenny Wahid menegaskan, Wakil Menlu adalah jabatan politis, yang bisa datang dari parpol.

Jadi PKB akan mengajukan calon? "Boleh juga, kita pikir-pikir dulu," kata wanita yang sempat menjabat Staf Khusus Presiden SBY Bidang Urusan Komunikasi Politik ini.

Yenny menyatakan hal itu di sela-sela seminar bertajuk "Peran pesantren dalam mencegah kekerasan berbasis agama" di Hotel Bintang Griyawisata, Jl Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2008).

Meski demikian, mengenai sejumlah nama yang disebut seperti Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal, Dubes RI untuk PBB Marty Natalegawa dan Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, Yenny tidak mempermasalahkan.

"Dari mana pun tidak masalah, yang penting profesional," kata pemilik nama lengkap Zannuba Arifah Chafsoh Rahman ini.

Yenny juga mengingatkan, jangan sampai terjadi tabrakan kebijakan antara Menlu dan Wakil Menlu.

"Jangan sampai ada dualisme antara keduanya karena kebijakan yang berbeda," ujarnya.

Syarat penting lainnya, Wakil Menlu juga mesti orang yang mengerti diplomasi. "Seyogianya orang yang mengerti teknis-teknis, mengerti langgam diplomasi," ujar Yenny.

Putri sulung Gus Dur ini mengaku tidak tahu persis tugas Wakil Menlu. Namun di negara-negara maju, posisi tersebut lazim ada.

"Deputi Menlu ada di negara lain. Kalau itu untuk memuluskan diplomasi negara di luar negeri ya positif," jelas Yenny.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nik/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%