Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 12/01/2008 22:44 WIB

Kasus Hukum Yanti Misterius

Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Pembantu rumah tangga asal Indonesia, Yanti Sukardi, dipancung di Arab Saudi karena kasus pembunuhan dan pencurian. LSM Migrant Care menyatakan simpati sekaligus keheranannya karena kasus ini tidak pernah terpublikasi sebelumnya.

"Patut dipertanyakan adalah apakah pemerintah Kerajaan Saudi Arabia juga pernah memberitahukan kepada pemerintah Indonesia mengenai kasus yang menimpa buruh migran Indonesia ini dalam mekanisme mandatory consuler notification," kata Eksekutif Direktur Migrant Care Anis Hidayah dalam rilisnya yang diterima detikcom, Sabtu (12/1/2008).

Mekanisme ini adalah prosedur hukum internasional yang harus dipatuhi dalam tata krama diplomasi internasional. Menurut Anis, jika Arab Saudi tidak memberitahukan pemerintah Indonesia dalam mekanisme mandatory consuler notification maka Pemerintah Saudi Arabia harus dipersalahkan.

Anis mengatakan, pihaknya sangat mengecam eksekusi Yanti. Hingga saat pemancungan, tidak pernah terekspos proses peradilan yang dijalani Yanti.

"Dalam kasus dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati, adalah sebuah kewajiban untuk memberikan layanan bantuan hukum, penterjemah dan konseling bagi Yanti Sukardi," terangnya.

Eksekusi tersebut, lanjut Anis, mempertegas sikap ketidakadilan pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi belum melakukan tindakan hukum terhadap majikan almarhumah Siti Tarwiyah dan almarhumah Susmiyati yang telah melakukan pembunuhan keji terhadap mereka dan penyiksaan yang mengakibatkan Tari dan Ruminih luka parah.

Oleh karena itu, Anis meminta pemerintah Indonesia menarik dubesnya di Arab Saudi sebagai bentuk protes. "Membuat nota protes diplomatik kepada pemerintah Arab Saudi dan menarik pulang Dubes RI untuk Saudi Arabia sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap Yanti Sukardi," tegasnya.

Pemerintah Indonesia juga diharapkan Anis bisa menginformasikan kasus ini secara transparan kepada publik, terutama kepada keluarga korban. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keselamatan warga negara Indonesia.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(gah/mar)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%