Sabtu, 12/01/2008 22:44 WIB

Kasus Hukum Yanti Misterius

Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Pembantu rumah tangga asal Indonesia, Yanti Sukardi, dipancung di Arab Saudi karena kasus pembunuhan dan pencurian. LSM Migrant Care menyatakan simpati sekaligus keheranannya karena kasus ini tidak pernah terpublikasi sebelumnya.

"Patut dipertanyakan adalah apakah pemerintah Kerajaan Saudi Arabia juga pernah memberitahukan kepada pemerintah Indonesia mengenai kasus yang menimpa buruh migran Indonesia ini dalam mekanisme mandatory consuler notification," kata Eksekutif Direktur Migrant Care Anis Hidayah dalam rilisnya yang diterima detikcom, Sabtu (12/1/2008).

Mekanisme ini adalah prosedur hukum internasional yang harus dipatuhi dalam tata krama diplomasi internasional. Menurut Anis, jika Arab Saudi tidak memberitahukan pemerintah Indonesia dalam mekanisme mandatory consuler notification maka Pemerintah Saudi Arabia harus dipersalahkan.

Anis mengatakan, pihaknya sangat mengecam eksekusi Yanti. Hingga saat pemancungan, tidak pernah terekspos proses peradilan yang dijalani Yanti.

"Dalam kasus dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati, adalah sebuah kewajiban untuk memberikan layanan bantuan hukum, penterjemah dan konseling bagi Yanti Sukardi," terangnya.

Eksekusi tersebut, lanjut Anis, mempertegas sikap ketidakadilan pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi belum melakukan tindakan hukum terhadap majikan almarhumah Siti Tarwiyah dan almarhumah Susmiyati yang telah melakukan pembunuhan keji terhadap mereka dan penyiksaan yang mengakibatkan Tari dan Ruminih luka parah.

Oleh karena itu, Anis meminta pemerintah Indonesia menarik dubesnya di Arab Saudi sebagai bentuk protes. "Membuat nota protes diplomatik kepada pemerintah Arab Saudi dan menarik pulang Dubes RI untuk Saudi Arabia sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap Yanti Sukardi," tegasnya.

Pemerintah Indonesia juga diharapkan Anis bisa menginformasikan kasus ini secara transparan kepada publik, terutama kepada keluarga korban. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keselamatan warga negara Indonesia.

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(gah/mar)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%