detikcom
Sabtu, 12/01/2008 22:44 WIB

Kasus Hukum Yanti Misterius

Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Pembantu rumah tangga asal Indonesia, Yanti Sukardi, dipancung di Arab Saudi karena kasus pembunuhan dan pencurian. LSM Migrant Care menyatakan simpati sekaligus keheranannya karena kasus ini tidak pernah terpublikasi sebelumnya.

"Patut dipertanyakan adalah apakah pemerintah Kerajaan Saudi Arabia juga pernah memberitahukan kepada pemerintah Indonesia mengenai kasus yang menimpa buruh migran Indonesia ini dalam mekanisme mandatory consuler notification," kata Eksekutif Direktur Migrant Care Anis Hidayah dalam rilisnya yang diterima detikcom, Sabtu (12/1/2008).

Mekanisme ini adalah prosedur hukum internasional yang harus dipatuhi dalam tata krama diplomasi internasional. Menurut Anis, jika Arab Saudi tidak memberitahukan pemerintah Indonesia dalam mekanisme mandatory consuler notification maka Pemerintah Saudi Arabia harus dipersalahkan.

Anis mengatakan, pihaknya sangat mengecam eksekusi Yanti. Hingga saat pemancungan, tidak pernah terekspos proses peradilan yang dijalani Yanti.

"Dalam kasus dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati, adalah sebuah kewajiban untuk memberikan layanan bantuan hukum, penterjemah dan konseling bagi Yanti Sukardi," terangnya.

Eksekusi tersebut, lanjut Anis, mempertegas sikap ketidakadilan pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi belum melakukan tindakan hukum terhadap majikan almarhumah Siti Tarwiyah dan almarhumah Susmiyati yang telah melakukan pembunuhan keji terhadap mereka dan penyiksaan yang mengakibatkan Tari dan Ruminih luka parah.

Oleh karena itu, Anis meminta pemerintah Indonesia menarik dubesnya di Arab Saudi sebagai bentuk protes. "Membuat nota protes diplomatik kepada pemerintah Arab Saudi dan menarik pulang Dubes RI untuk Saudi Arabia sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap Yanti Sukardi," tegasnya.

Pemerintah Indonesia juga diharapkan Anis bisa menginformasikan kasus ini secara transparan kepada publik, terutama kepada keluarga korban. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keselamatan warga negara Indonesia.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(gah/mar)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
55%
Kontra
45%