Sabtu, 12/01/2008 22:44 WIB

Kasus Hukum Yanti Misterius

Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Pembantu rumah tangga asal Indonesia, Yanti Sukardi, dipancung di Arab Saudi karena kasus pembunuhan dan pencurian. LSM Migrant Care menyatakan simpati sekaligus keheranannya karena kasus ini tidak pernah terpublikasi sebelumnya.

"Patut dipertanyakan adalah apakah pemerintah Kerajaan Saudi Arabia juga pernah memberitahukan kepada pemerintah Indonesia mengenai kasus yang menimpa buruh migran Indonesia ini dalam mekanisme mandatory consuler notification," kata Eksekutif Direktur Migrant Care Anis Hidayah dalam rilisnya yang diterima detikcom, Sabtu (12/1/2008).

Mekanisme ini adalah prosedur hukum internasional yang harus dipatuhi dalam tata krama diplomasi internasional. Menurut Anis, jika Arab Saudi tidak memberitahukan pemerintah Indonesia dalam mekanisme mandatory consuler notification maka Pemerintah Saudi Arabia harus dipersalahkan.

Anis mengatakan, pihaknya sangat mengecam eksekusi Yanti. Hingga saat pemancungan, tidak pernah terekspos proses peradilan yang dijalani Yanti.

"Dalam kasus dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati, adalah sebuah kewajiban untuk memberikan layanan bantuan hukum, penterjemah dan konseling bagi Yanti Sukardi," terangnya.

Eksekusi tersebut, lanjut Anis, mempertegas sikap ketidakadilan pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi belum melakukan tindakan hukum terhadap majikan almarhumah Siti Tarwiyah dan almarhumah Susmiyati yang telah melakukan pembunuhan keji terhadap mereka dan penyiksaan yang mengakibatkan Tari dan Ruminih luka parah.

Oleh karena itu, Anis meminta pemerintah Indonesia menarik dubesnya di Arab Saudi sebagai bentuk protes. "Membuat nota protes diplomatik kepada pemerintah Arab Saudi dan menarik pulang Dubes RI untuk Saudi Arabia sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap Yanti Sukardi," tegasnya.

Pemerintah Indonesia juga diharapkan Anis bisa menginformasikan kasus ini secara transparan kepada publik, terutama kepada keluarga korban. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keselamatan warga negara Indonesia.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(gah/mar)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%