Sabtu, 12/01/2008 22:44 WIB

Kasus Hukum Yanti Misterius

Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Pembantu rumah tangga asal Indonesia, Yanti Sukardi, dipancung di Arab Saudi karena kasus pembunuhan dan pencurian. LSM Migrant Care menyatakan simpati sekaligus keheranannya karena kasus ini tidak pernah terpublikasi sebelumnya.

"Patut dipertanyakan adalah apakah pemerintah Kerajaan Saudi Arabia juga pernah memberitahukan kepada pemerintah Indonesia mengenai kasus yang menimpa buruh migran Indonesia ini dalam mekanisme mandatory consuler notification," kata Eksekutif Direktur Migrant Care Anis Hidayah dalam rilisnya yang diterima detikcom, Sabtu (12/1/2008).

Mekanisme ini adalah prosedur hukum internasional yang harus dipatuhi dalam tata krama diplomasi internasional. Menurut Anis, jika Arab Saudi tidak memberitahukan pemerintah Indonesia dalam mekanisme mandatory consuler notification maka Pemerintah Saudi Arabia harus dipersalahkan.

Anis mengatakan, pihaknya sangat mengecam eksekusi Yanti. Hingga saat pemancungan, tidak pernah terekspos proses peradilan yang dijalani Yanti.

"Dalam kasus dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati, adalah sebuah kewajiban untuk memberikan layanan bantuan hukum, penterjemah dan konseling bagi Yanti Sukardi," terangnya.

Eksekusi tersebut, lanjut Anis, mempertegas sikap ketidakadilan pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi belum melakukan tindakan hukum terhadap majikan almarhumah Siti Tarwiyah dan almarhumah Susmiyati yang telah melakukan pembunuhan keji terhadap mereka dan penyiksaan yang mengakibatkan Tari dan Ruminih luka parah.

Oleh karena itu, Anis meminta pemerintah Indonesia menarik dubesnya di Arab Saudi sebagai bentuk protes. "Membuat nota protes diplomatik kepada pemerintah Arab Saudi dan menarik pulang Dubes RI untuk Saudi Arabia sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap Yanti Sukardi," tegasnya.

Pemerintah Indonesia juga diharapkan Anis bisa menginformasikan kasus ini secara transparan kepada publik, terutama kepada keluarga korban. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keselamatan warga negara Indonesia.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(gah/mar)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%