Jumat, 30/11/2007 08:48 WIB

Calon Panglima TNI Akan Ditanya Kasus Mobil Mewah Ilegal

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jakarta - Dugaan kasus impor mobil mewah ilegal yang melibatkan TNI AD akan menjadi salah satu menu hangat dalam fit and proper test Panglima TNI. Jenderal Djoko Santoso sebagai satu-satunya calon akan dimintai klarifikasi.

"Kalau dokumen itu sudah beredar di masyarakat pasti Komisi I DPR akan bertanya. Kalau tidak ada yang nanya, ya saya akan tanya. Tetapi saya tidak yakin Djoko terlibat. Tetapi kalau dugaan itu ada, mungkin saja," kata anggota Komisi I DPR RI Yuddy Chrisnandi kepada detikcom, Jumat (30/11/2007).

Dikatakan Yuddy, kasus tersebut merupakan isu lama yang pernah dilontarkan pada Juni 2006. Isu itu muncul saat merebaknya kasus senjata ilegal yang melibatkan mendiang Brigjen Koesmayadi.

"Pengusutan senjata saat itu dianggap lamban. Anggota Komisi I lalu mendapat dokumen gelap tanpa pengirim yang jelas di antaranya, menyoroti dugaan penyelundupan mobil mewah yang dilakukan petinggi TNI AD, dan mobil itu diputihkan menjadi mobil dinas," beber politisi Partai Golkar ini.

Yuddy pun memaklumi apabila kasus impor mobil ilegal ini arahnya bakal menyeret KSAD yang akan menjalani fit and proper test. "Tidak perlu berlebihan menanggapi, bukan berarti mengabaikan. Kalau nanti ditanya, saya minta Djoko mengklarifikasinya," kata Yuddy.

Dalam sidak Menkeu dan Ditjen Bea Cukai tanggal 8 November 2007, ditemukan penyelundupan banyak mobil mewah.

Nah, dalam sidak itu, ditemukan ada mobil mewah yang diimpor TNI AD dengan menggunakan dokumen impor ambulans. Dokumen itu menyebutkan bahwa yang diimpor adalah 35 unit mobil ambulans jenis Isuzu OZ 3/4 ton (4x4).

Kejanggalan lain adalah impor tersebut dilakukan dengan memberikan Jaminan Pembayaran Bea Masuk sebesar Rp 8.645.631.091. Padahal, jika memang untuk keperluan dinas TNI, yang berlaku adalah Pembebasan Bea Masuk (PBM). Kasus ini kini tengah dikaji Dephan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(aan/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%