detikcom

Jumat, 30/11/2007 08:48 WIB

Calon Panglima TNI Akan Ditanya Kasus Mobil Mewah Ilegal

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jakarta - Dugaan kasus impor mobil mewah ilegal yang melibatkan TNI AD akan menjadi salah satu menu hangat dalam fit and proper test Panglima TNI. Jenderal Djoko Santoso sebagai satu-satunya calon akan dimintai klarifikasi.

"Kalau dokumen itu sudah beredar di masyarakat pasti Komisi I DPR akan bertanya. Kalau tidak ada yang nanya, ya saya akan tanya. Tetapi saya tidak yakin Djoko terlibat. Tetapi kalau dugaan itu ada, mungkin saja," kata anggota Komisi I DPR RI Yuddy Chrisnandi kepada detikcom, Jumat (30/11/2007).

Dikatakan Yuddy, kasus tersebut merupakan isu lama yang pernah dilontarkan pada Juni 2006. Isu itu muncul saat merebaknya kasus senjata ilegal yang melibatkan mendiang Brigjen Koesmayadi.

"Pengusutan senjata saat itu dianggap lamban. Anggota Komisi I lalu mendapat dokumen gelap tanpa pengirim yang jelas di antaranya, menyoroti dugaan penyelundupan mobil mewah yang dilakukan petinggi TNI AD, dan mobil itu diputihkan menjadi mobil dinas," beber politisi Partai Golkar ini.

Yuddy pun memaklumi apabila kasus impor mobil ilegal ini arahnya bakal menyeret KSAD yang akan menjalani fit and proper test. "Tidak perlu berlebihan menanggapi, bukan berarti mengabaikan. Kalau nanti ditanya, saya minta Djoko mengklarifikasinya," kata Yuddy.

Dalam sidak Menkeu dan Ditjen Bea Cukai tanggal 8 November 2007, ditemukan penyelundupan banyak mobil mewah.

Nah, dalam sidak itu, ditemukan ada mobil mewah yang diimpor TNI AD dengan menggunakan dokumen impor ambulans. Dokumen itu menyebutkan bahwa yang diimpor adalah 35 unit mobil ambulans jenis Isuzu OZ 3/4 ton (4x4).

Kejanggalan lain adalah impor tersebut dilakukan dengan memberikan Jaminan Pembayaran Bea Masuk sebesar Rp 8.645.631.091. Padahal, jika memang untuk keperluan dinas TNI, yang berlaku adalah Pembebasan Bea Masuk (PBM). Kasus ini kini tengah dikaji Dephan.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(aan/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%