Detik.com News
Detik.com
Jumat, 30/11/2007 08:48 WIB

Calon Panglima TNI Akan Ditanya Kasus Mobil Mewah Ilegal

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jakarta - Dugaan kasus impor mobil mewah ilegal yang melibatkan TNI AD akan menjadi salah satu menu hangat dalam fit and proper test Panglima TNI. Jenderal Djoko Santoso sebagai satu-satunya calon akan dimintai klarifikasi.

"Kalau dokumen itu sudah beredar di masyarakat pasti Komisi I DPR akan bertanya. Kalau tidak ada yang nanya, ya saya akan tanya. Tetapi saya tidak yakin Djoko terlibat. Tetapi kalau dugaan itu ada, mungkin saja," kata anggota Komisi I DPR RI Yuddy Chrisnandi kepada detikcom, Jumat (30/11/2007).

Dikatakan Yuddy, kasus tersebut merupakan isu lama yang pernah dilontarkan pada Juni 2006. Isu itu muncul saat merebaknya kasus senjata ilegal yang melibatkan mendiang Brigjen Koesmayadi.

"Pengusutan senjata saat itu dianggap lamban. Anggota Komisi I lalu mendapat dokumen gelap tanpa pengirim yang jelas di antaranya, menyoroti dugaan penyelundupan mobil mewah yang dilakukan petinggi TNI AD, dan mobil itu diputihkan menjadi mobil dinas," beber politisi Partai Golkar ini.

Yuddy pun memaklumi apabila kasus impor mobil ilegal ini arahnya bakal menyeret KSAD yang akan menjalani fit and proper test. "Tidak perlu berlebihan menanggapi, bukan berarti mengabaikan. Kalau nanti ditanya, saya minta Djoko mengklarifikasinya," kata Yuddy.

Dalam sidak Menkeu dan Ditjen Bea Cukai tanggal 8 November 2007, ditemukan penyelundupan banyak mobil mewah.

Nah, dalam sidak itu, ditemukan ada mobil mewah yang diimpor TNI AD dengan menggunakan dokumen impor ambulans. Dokumen itu menyebutkan bahwa yang diimpor adalah 35 unit mobil ambulans jenis Isuzu OZ 3/4 ton (4x4).

Kejanggalan lain adalah impor tersebut dilakukan dengan memberikan Jaminan Pembayaran Bea Masuk sebesar Rp 8.645.631.091. Padahal, jika memang untuk keperluan dinas TNI, yang berlaku adalah Pembebasan Bea Masuk (PBM). Kasus ini kini tengah dikaji Dephan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%