detikcom

Kamis, 08/11/2007 15:31 WIB

Ketua PN Bandung: Kriminal Geng Motor Harus Dihukum Maksimal

Erna Mardiana - detikNews
Bandung - Rendahnya hukuman bagi anggota geng motor yang melakukan tindak kriminal disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah pelaku rata-rata masih anak-anak. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, M Syarifuddin di kantornya, Jl RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/11/2997). "Kita harus melihat pertimbangan hakim mengapa memberikan hukuman rendah. Bisa jadi karena itu (pelaku masih di bawah umur)," kata Syarifuddin. Menurut Syarifuddin, menurut UU hukuman bagi anak-anak di bawah umur memang setengah dari hukuman orang dewasa. Namun demikian, sambung Syarifuddin, dia telah meminta para hakim memberikan hukuman yang proporsional. Anggota geng motor yang melakukan tindakan kriminal harus diberi sanksi sesuai pebuatannya. "Jika memang tindak pidananya berat, maka dikenakan hukuman yang berat. Mereka harus diberi hukuman maksimal untuk menimbulkan efek jera sehingga kapok dan Bandung bersih dari geng motor," tutur Syarifuddin. "Saya bukan bermaksud mengintervensi, namun tindak pidana anggota geng motor sekarang ini memang sudah sangat meresahkan. Terkadang malah lebih kejam dari orang dewasa," imbuh Syarifuddin.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(djo/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%