Detik.com News
Detik.com

Kamis, 08/11/2007 15:31 WIB

Ketua PN Bandung: Kriminal Geng Motor Harus Dihukum Maksimal

Erna Mardiana - detikNews
Bandung - Rendahnya hukuman bagi anggota geng motor yang melakukan tindak kriminal disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah pelaku rata-rata masih anak-anak. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, M Syarifuddin di kantornya, Jl RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/11/2997). "Kita harus melihat pertimbangan hakim mengapa memberikan hukuman rendah. Bisa jadi karena itu (pelaku masih di bawah umur)," kata Syarifuddin. Menurut Syarifuddin, menurut UU hukuman bagi anak-anak di bawah umur memang setengah dari hukuman orang dewasa. Namun demikian, sambung Syarifuddin, dia telah meminta para hakim memberikan hukuman yang proporsional. Anggota geng motor yang melakukan tindakan kriminal harus diberi sanksi sesuai pebuatannya. "Jika memang tindak pidananya berat, maka dikenakan hukuman yang berat. Mereka harus diberi hukuman maksimal untuk menimbulkan efek jera sehingga kapok dan Bandung bersih dari geng motor," tutur Syarifuddin. "Saya bukan bermaksud mengintervensi, namun tindak pidana anggota geng motor sekarang ini memang sudah sangat meresahkan. Terkadang malah lebih kejam dari orang dewasa," imbuh Syarifuddin.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(djo/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%