detikcom
Kamis, 08/11/2007 15:31 WIB

Ketua PN Bandung: Kriminal Geng Motor Harus Dihukum Maksimal

Erna Mardiana - detikNews
Bandung - Rendahnya hukuman bagi anggota geng motor yang melakukan tindak kriminal disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah pelaku rata-rata masih anak-anak. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, M Syarifuddin di kantornya, Jl RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/11/2997). "Kita harus melihat pertimbangan hakim mengapa memberikan hukuman rendah. Bisa jadi karena itu (pelaku masih di bawah umur)," kata Syarifuddin. Menurut Syarifuddin, menurut UU hukuman bagi anak-anak di bawah umur memang setengah dari hukuman orang dewasa. Namun demikian, sambung Syarifuddin, dia telah meminta para hakim memberikan hukuman yang proporsional. Anggota geng motor yang melakukan tindakan kriminal harus diberi sanksi sesuai pebuatannya. "Jika memang tindak pidananya berat, maka dikenakan hukuman yang berat. Mereka harus diberi hukuman maksimal untuk menimbulkan efek jera sehingga kapok dan Bandung bersih dari geng motor," tutur Syarifuddin. "Saya bukan bermaksud mengintervensi, namun tindak pidana anggota geng motor sekarang ini memang sudah sangat meresahkan. Terkadang malah lebih kejam dari orang dewasa," imbuh Syarifuddin.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(djo/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
66%
Kontra
34%