Pemprov NAD Minta Terlibat Jauh dalam Rehabilitasi Aceh

Jakarta Pemprov NAD meminta dilibatkan lebih jauh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar menyebut, pada tingkatan operasional di lapangan, keterlibatan aparat Pemprov NAD belum optimal. "Kita sebenarnya sudah dilibatkan, tetapi belum optimal. Padahal nantinya, infrastruktur-infrastuktur yang saat ini masih di tangan BRR nantinya akan diserahkan ke pemprov. Kita harus maintenance lebih lanjut," kata Nazar usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (1/8/2007). Menurut Nazar, keterlibatan pemprov sudah terlihat, seperti posisi Gubernur NAD Irwandi Jusuf yang duduk sebagai Wakil Ketua BRR. Namun pada tataran satuan tugas di lapangan, keterlibatan aparat pemprov sangat terbatas. Nazar yang bertemu Wapres bersama Ketua DPRD NAD Said Fuad Zakaria dan Ketua Pansus II DPRD NAD Iskandar telah menyampaikan desakan itu secara langsung kepada JK. "Wapres menilai wajar usulan peningkatran keterlibatan ini," kata Nazar. Dia mengingatkan, jika keterlibnatan Pemprov NAD tidak ditingkatkan, warisan kerja BRR bisa menjadi bom waktu. Ketua DPRD NAD Said menyebut, hingga saat ini anggran BRR sudah terserap 50 persen dari Rp 60 triliun. Dana tersebut hingga saat ini sudah digunakan sebayak Rp 30 triliun. Pada tahun depan diperkirakan akan terserap sebesar Rp 40 triliun. Dan masa kerja BRR akan habis pada 4 April 2009. (nvt/fiq)