Menneg Ristek Baru Bisa Penuhi Instruksi JK Tahun 2008

Serpong Instruksi Wapres Jusuf Kalla agar kantor BPPT dipindah ke Serpong, Banten, mendapat respons positif dari Menneg Ristek Kusmayanto Kadiman. Namun dia mengaku tidak bisa memenuhi tuntutan itu tahun ini. "Beliau sih seperti biasa, kalau perintah hari ini maunya besok mulai. Tapi saya tawar, Pak, tahun anggaran barulah supaya kita bisa lakukan efisien, nanti niatnya efisiensi malah pemborosan," cetus Kusmayanto di Puspitek, Serpong, Banten, Selasa (31/7/2007). Semprotan JK yang disampaikan kepadanya dalam sambutan di acara "Temu Teknologi 2007" dianggapnya sebagai bentuk perhatian JK terhadap 7 Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah koordinasinya. Ketujuh LPND itu antara lain LIPI, BPPT, Lapan, Bakorsutanal, Bapepam, dan Badan Standardisasi Nasional. JK menilai terjadi tumpang tindih antara 7 LPND itu. Pada akhir 2005 lalu, JK telah memerintahkannya untuk membereskan masalah ini, terutama antara LIPI dan BPPT. Kementerian Ristek kemudian mengarahkan LIPI ke penelitian yang bersifat hulu, sementara BPPT ke hilir. "Beliau juga katakan, apa sebetulnya kerjaan Lapan itu. Saya katakan pada beliau mengembangkan roket, baik untuk kepentingan sipil maupun militer," katanya. Tugas Bakorsutanal juga dianggap tumpang tindih dengan lembaga-lembaga lain. "Jadi itu yang jadi perintah beliau adalah melakukan efisiensi dengan cara mengurangi tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lain," katanya. Hal lain yang menjadi perhatian Kalla adalah Puspitek dan Cibinong Science Center. Kalla berharap kantor BPPT tidak terlalu jauh dari laboratorium. "BPPT kan di Jalan Thamrin No 8, kenapa mesti ke sana? Labnya kanapa di sini? Coba kantor-kantor administrasi dipindahkan saja ke sini, itu sangat dimungkinkan," kata Kusmayanto menirukan Kalla. Namun pihaknya sebagai aparatur pemerintah harus mengikuti perundangan yang berlaku. Kalau kantor BPPT dipindahkan, harus dipikirkan jangan sampai mengeluarkan dua kali biaya. Sebab pihaknya tidak bisa memindahkan orang kerja tanpa infrastruktur yang mendukung, seperti air, listrik, telepon, internet. "Ini yang meski kami rancang," katanya. Dia lalu menawarkan kepada JK agar kepindahan dilakukan tahun anggaran baru (2008). "Tahun ini kita susun rancangannya. Saya paparkan di Menpan, itu penting juga. Kemudian saya lapor ke Menkeu mengenai aset negara. Saya pikir tahun anggaran baru sudah mulai," katanya. Namun perwakilan BPPT tetap harus ada di Jakarta, karena banyak urusan-urusan yang harus dilakukan di Jakarta. "Misalnya, Kepala BPPT dan para deputi harus punya kantor di sana. Ini bukan hanya BPPT saja, yang lain juga kita upayakan," katanya. (umi/sss)