detikcom
Kamis, 26/07/2007 14:04 WIB

Langkah Zaenal Bongkar Isu Istri Pertama SBY Disesalkan FKB

Muhammad Nur Hayid - detikNews
Jakarta -

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Effendy Choirie geleng-geleng kepala. Dia terkejut dengan langkah Zaenal Maarif yang akan membongkar pernikahan SBY sebelum masuk Akademi Militer (Akmil). Dia menyesalkan tindakan Zaenal.

"Kalau memang untuk menegakkan keadilan, kenapa baru sekarang dibongkar. Kenapa tidak dari dulu. Ini namanya politik balas dendam, tidak etis itu," kata Effendy Choirie kepada wartawan di gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (26/7/2007).

Politisi PKB ini merasa kaget dengan langkah Zaenal yang nekat ini. Menurut dia, langkah politik Zaenal merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap lawan politiknya.

"Waduh, gila-gila. Mestinya legowo-lah. Kalau dia setia pada pemimpin partainya, gak mungkin seperti ini. (Saat meneken Keppres), SBY kan hanya prosedural saja. Harusnya tidak ada kaitannya. Ini sudah bentuk pembunuhan karakter. Kalau bisa, politik tidak seperti inilah," kata Effendy.

Menurut dia, urusan SBY menikah atau yang lainnya, itu merupakan urusan pribadi dan keluarganya. Karena itu, tidak perlu dipolitisasi.

"Saya memang pernah mendengar dulu saat awal-awal akan menjadi presiden. Tapi ini tidak ada urusannya dengan politik. Itu urusan lain, urusan SBY dengan keluarganya. Sekarang berpolitik secara dewasalah," pinta pria yang disapa Gus Choi ini.

Isu SBY pernah menikah sebelum masuk Akmil merupakan isu usang. Jenderal (Purn) Hartono juga pernah memunculkan isu menjelang Pemilihan Presiden 2004 lalu. Saat itu, SBY menilai tindakan Hartono itu tidak etis.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asy/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%