Senin, 18/06/2007 10:33 WIB

Nenek Dela Tuntut Tanggung Jawab Bang Yos

Nograhany Widhi K - detikNews
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dituntut bertanggung jawab oleh seorang nenek berusia 65 tahun. Nenek Dela meminta Bang Yos memikirkan nasibnya. Korban banjir yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota itu menyampaikan tuntutannya dalam aksi demo yang diikuti sekitar 100 warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gadjah Mada, Jakarta, Senin (18/6/2007). Tidak hanya Jaringan Rakyat Miskin Kota, massa dari Urban Poor Consortium juga ikut meramaikan aksi. Mereka tiba di PN Jakpus pukul 10.00 WIB. Nenek Dela menjadi orator pertama yang tampil menyampaikan tuntutannya. Dengan suara yang cempreng, nenek berkerudung itu menuntut pertanggungjawaban Sutiyoso dan 5 walikota di DKI Jakarta. "Rakyat menggugat, tuntut Sutiyoso, ayo ... yang kompak dong!" teriaknya. "Sutiyoso harus bertanggung jawab. Banjir di Jakarta karena Sutiyoso!" teriak nenek Dela dengan suaranya yang heboh. Tidak hanya berorasi, warga juga menyanyikan lagu-lagu dengan gitar yang dibawanya. Menurut koordinator aksi dari UPC, Jafar, mereka datang ke PN Jakpus untuk mendukung sidang class action yang mengagendakan pembacaan gugatan. Sidang kali ini merupakan sidang keenam. Namun karena pada sidang pertama hingga kelima tergugat tidak datang, maka agenda sidang dengan pembacaan gugatan baru dibacakan hari ini. Dalam class action itu, warga menuntut ganti rugi kepada Pemprov. Tidak hanya itu, gubernur dan 5 walikota juga diharuskan minta maaf di media massa karena banjir yang setiap tahun melanda Jakarta akibat kelalaian mereka.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(umi/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%