detikcom
Rabu, 30/05/2007 15:19 WIB

Kondisi Birokrasi Pemerintahan Indonesia

Achsin El-Qudsy - detikNews
Jakarta - Bagi komunitas pegawai pemerintah atau pegawai negeri sipil (PNS) perbaikan yang diharapkan adalah di bidang birokrasi pemerintahan yang selama ini banyak menuai kritik. Banyak pakar yang sudah menguliti habis borok birokrasi pemerintahan di republik ini. Di antaranya, Damanhuri (2003) yang menyatakan birokrasi pemerintahan di Indonesia kontraproduktif. Pendapat Damanhuri didasarkan pada beberapa alasan. Antara lain kepemimpinan yang masih bersifat feodalistik. Bawahan menurut saja apa kehendak atasan walaupun kebijakan yang dibuat bertentangan dengan peraturan dan jauh dari prinsip keadilan. Serta tidak mengacu kepada standar kompetensi. Umumnya pejabat publik berperilaku sebagai pemilik birokrasi pemerintahan. Karena itu, mereka membuat kebijakan cenderung sekehendak hati dan sesuai kepentingannya. Walaupun kebijakannya mengabaikan pedoman kepegawaian yang berlaku, seperti dalam promosi pejabat publik yang melecehkan standar kompetensi, mereka seperti the untouchable, tak tersentuh hukum. Hal ini bisa terjadi karena umumnya PNS dikondisikan untuk selalu nrimo. Wacana untuk mem-PTUN-kan pejabat yang menyalahgunakan wewenang pun jarang terdengar. Ada hantu yang namanya mutasi dan black list bagi PNS yang berani mengkritik. Apalagi kalau sampai memprotes kebijakan tersebut. Hanya PNS yang punya nyali dan masih memiliki hati yang berani menyuarakan kebenaran. Pejabat bersangkutan seharusnya berterima kasih atas kritikan yang disampaikan bawahannya. Bawahan yang mengkritik, esensinya sama dengan bawahan yang memberitahu bahwa ada kotoran di wajah bosnya yang mesti dibersihkan. Bila tidak diberitahu dan segera dibersihkan semua orang akan melihat dan menertawakan pejabat bersangkutan karena ada kotoran di wajahnya. Widyharto (2004), termasuk dari sedikit orang yang mempunyai nyali untuk mengkritik kondisi PNS. Menurut ia, permasalahan SDM di birokrasi pemerintahan adalah rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki serta kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karir yang ditempuh. Mengutip tulisan Schuller & Jackson (1987) yang menyatakan penghargaan terhadap kompetensi SDM memang diperlukan. Hal ini akan mempengaruhi keefektivan kegiatan organisasi. Di samping itu, SDM yang dihargai akan bekerja sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi (Bounds & Pace, 1991; Ulrich, 1997; 1998). Dalam konteks itu, perilaku pejabat yang tidak mempromosikan PNS yang sudah memenuhi standar kompetensi sangat merugikan kepentingan publik. Saat ini, publik merupakan sebuah pasar yang menuntut adanya produk atau pejabat yang berkualitas dan berintegritas agar dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Ironisnya, paradigma yang ada cenderung berkesan bahwa birokrasi kita tidak memerlukan birokrat berkualitas dan berintegritas. Tetapi, cukup birokrat yang ABS (asal bapak senang) alias penjilat dan mendukung korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Sutiono dan Ambar (2004) mengutip ekspresi Warren Bannis yang secara ekstrem menyatakan pada abad 21 manusia tidak perlu birokrasi lagi. Alasannya ada dua, yakni birokrasi pemerintah sarat kelemahan, seperti tidak efisien, mengedepankan struktur hierarkis, bertele-tele, dan menyelewengkan tujuan. Kedua, birokrasi pemerintah mengidap penyakit inertia (keterbelakangan) dan resistensi (menolak perubahan). Di tengah maraknya sorotan terhadap permasalahan standar kompetensi pejabat publik, Kompas edisi 17 April 2004 mempublikasikan berita dengan judul BKN (Badan Kepegawaian Negara) Susun Standar Kompetensi. Standar kompetensi disusun untuk membangun profesionalisme PNS agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Standar kompetensi tersebut juga meliputi integritas moral pejabat publik dalam membangun republik ini. Menurut kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), permasalahan standar kompetensi di seluruh birokrasi pemerintahan Indonesia, baik pusat dan daerah, harus sudah tuntas pada 2004, atau selambat-lambatnya 2005. Sangat disayangkan, di saat BUMN berbenah diri supaya tidak bangkrut dengan meningkatkan kinerja SDM-nya, monster-monster di instansi pemerintah non-BUMN malah cenderung mengarantina PNS yang memiliki kompetensi. Itu sebabnya pernah terjadi seseorang berhenti menjadi PNS dan memilih berkarir di swasta. Dengan kompetensi yang dimilikinya kini ia malah berhasil menjadi kepala cabang di salah satu bank swasta di Bali. Jika ada istilah politikus busuk sepantasnya pula ada istilah birokrat sampah. Kriterianya antara lain: mengutamakan korupsi daripada kemajuan pembangunan daerah, melecehkan standar kompetensi dan keprofesionalan dalam promosi pejabat publik, melakukan pungli ketika pencairan anggaran kegiatan birokrasi, menciptakan chaos dalam manajemen birokrasi. Misalnya dengan menugaskan PNS yang tidak sesuai dengan struktur organisasi ke event penting di luar daerah. Sebagai manusia yang bermartabat dan masih memiliki hati nurani kita tentu tidak ingin disamakan dengan sampah yang menyebarkan penyakit dan bau busuk. Jangan sampai hanya karena ulah segelintir birokrat yang melakukan penyalahgunaan wewenang cap sampah ditempelkan ke semua wajah PNS. Kebal kritik dan jauh dari kebenaran dan kebaikan. Birokrasi kita tentunya bukan keranjang sampah. DUK bukan lagi sebagai daftar urut kepentingan melainkan daftar urut keprofesionalan sesuai standar kompentensi pejabat publik yang telah disusun BKN. Achsin El-Qudsy Jl Raya Ragunan 27 Jakarta Selatan achsinov@yahoo.com

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(msh/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
29%
Kontra
71%