Rabu, 11/04/2007 10:25 WIB

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi di Kabupaten Simalungun

Djoko Tjiptono - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengenai dugaan korupsi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. "Karena ini bukan temuan angka semata. Ini menyangkut pengelolaan uang yang tidak tepat. Dan itu merupakan sebuah pelanggaran anggaran. Jadi bisa dikategorikan korupsi," kata anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun kepada detikcom, Rabu (11/4/2007). Beberapa waktu lalu BPK menyampaikan hasil audit keuangan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Simalungun. Di kabupaten ini diduga terjadi penyimpangan anggaran sebesar Rp 3,6 miliar dalam proyek pengadaan mobil dinas. Tekait hal ini, Gayus juga mengatakan sebaiknya kewenangan BPK diperluas. BPK harus bisa menyelidiki langsung setiap indikasi korupsi yang ditemukan. "BPK kan punya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mampu menangani kasus-kasus penyimpangan anggaran oleh pejabat pemerintahan. Jadi temuan hasil audit investigasi yang dilakukan BPK bisa langsung ditindaklanjuti. Tidak tunggu-tunggu lagi," ujar Gayus. KPK Daerah Gayus juga mengomentari soal pemberantasan korupsi oleh KPK di daerah. Menurutnya, meski relatif berjalan baik, belum semua kasus korupsi di daerah ditangani oleh KPK. Karena itu Gayus mengusulkan agar pemerintah membentuk KPK Daerah. "Saya setuju bila ada KPK Daerah. Hanya saja aturannya harus jelas supaya tidak terjadi tumpang tindih," ungkap Gayus.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(djo/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Tak Perlu Arak-arakan Pesta Rakyat Saat Pelantikan Jokowi

Relawan Jokowi-JK akan menggelar pesta rakyat saat pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2014 nanti dimulai dari Semanggi dan berakhir di Monas. Kapolri Jenderal Sutarman menyarankan tidak perlu ada acara arak-arakan seperti itu. "Saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu. Mungkin kalau bersyukur, bersyukur berdoa saja, enggak perlu arak-arakan," kata Kapolri. Bila Anda setuju dengan Kapolri, pilih Pro!
Pro
36%
Kontra
64%