Rabu, 11/04/2007 10:25 WIB

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi di Kabupaten Simalungun

Djoko Tjiptono - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengenai dugaan korupsi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. "Karena ini bukan temuan angka semata. Ini menyangkut pengelolaan uang yang tidak tepat. Dan itu merupakan sebuah pelanggaran anggaran. Jadi bisa dikategorikan korupsi," kata anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun kepada detikcom, Rabu (11/4/2007). Beberapa waktu lalu BPK menyampaikan hasil audit keuangan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Simalungun. Di kabupaten ini diduga terjadi penyimpangan anggaran sebesar Rp 3,6 miliar dalam proyek pengadaan mobil dinas. Tekait hal ini, Gayus juga mengatakan sebaiknya kewenangan BPK diperluas. BPK harus bisa menyelidiki langsung setiap indikasi korupsi yang ditemukan. "BPK kan punya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mampu menangani kasus-kasus penyimpangan anggaran oleh pejabat pemerintahan. Jadi temuan hasil audit investigasi yang dilakukan BPK bisa langsung ditindaklanjuti. Tidak tunggu-tunggu lagi," ujar Gayus. KPK Daerah Gayus juga mengomentari soal pemberantasan korupsi oleh KPK di daerah. Menurutnya, meski relatif berjalan baik, belum semua kasus korupsi di daerah ditangani oleh KPK. Karena itu Gayus mengusulkan agar pemerintah membentuk KPK Daerah. "Saya setuju bila ada KPK Daerah. Hanya saja aturannya harus jelas supaya tidak terjadi tumpang tindih," ungkap Gayus.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(djo/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%