detikcom
Rabu, 11/10/2006 13:33 WIB

Penyadapan KPK Bertentangan dengan Proses Pengadilan

Ken Yunita - detikNews
Jakarta - Penyadapan dimungkinkan dalam penyelidikan. Namun kewenangan seharusnya diberikan kepada penyidik, bukan lembaga KPK. Jika tidak maka bertentangan dengan due process of law (proses pengadilan). Demikian pendapat yang disampaikan ahli hukum pidana dari Universitas Muhamadiyah Chairul Huda dalam sidang judicial review UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (11/10/2006). "Menurut saya, kewenangan penyadapan harus diberikan kepada penyidik, bukan lembaga KPK," kata Chairul. Dikatakan dia, penyadapan berhubungan dengan privacy seseorang sehingga dalam UU semestinya diberi batasan sampai mana penyadapan dapat dilakukan. "Yang terjadi di UU KPK, kewenangan diberikan kepada lembaga yaitu KPK, dan aturan itu tidak dirinci lebih lanjut. Contohnya UU 2/1997 tentang Narkotika, di sana ada aturan tentang penyadapan. Namun kewenangan diberikan ke penyidik. Karena kewenangan diberikan keada lembaga, maka dapat bertentangan dengan prinsip due process of law," terangnya. Demikian juga dengan penjebakan, lanjutnya, bukan hal baru dalam sebuah investigasi. Namun dalam UU KPK tidak ada satu pun ayat yang mengatur hal ini. "Kalau tidak ada aturan maka sebuah lembaga tidak boleh melakukan hal ini tanpa diberi kewenangan oleh UU," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, ahli filsafat pidana dari UII Mudzakkir menilai posisi KPK membigungkan karena tidak berada dalam atap eksekutif maupun yudikatif. "Jadi kekhususan yang ada pada KPK membingungkan. Harusnya posisi KPK tetap berada di bawah eksekutif. Jadi bisa berkoordinasi dengan lembaga lain yang ada di bawah eksekutif," kata Mudzakkir.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/sss)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%