detikcom
Rabu, 11/10/2006 13:33 WIB

Penyadapan KPK Bertentangan dengan Proses Pengadilan

Ken Yunita - detikNews
Jakarta - Penyadapan dimungkinkan dalam penyelidikan. Namun kewenangan seharusnya diberikan kepada penyidik, bukan lembaga KPK. Jika tidak maka bertentangan dengan due process of law (proses pengadilan). Demikian pendapat yang disampaikan ahli hukum pidana dari Universitas Muhamadiyah Chairul Huda dalam sidang judicial review UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (11/10/2006). "Menurut saya, kewenangan penyadapan harus diberikan kepada penyidik, bukan lembaga KPK," kata Chairul. Dikatakan dia, penyadapan berhubungan dengan privacy seseorang sehingga dalam UU semestinya diberi batasan sampai mana penyadapan dapat dilakukan. "Yang terjadi di UU KPK, kewenangan diberikan kepada lembaga yaitu KPK, dan aturan itu tidak dirinci lebih lanjut. Contohnya UU 2/1997 tentang Narkotika, di sana ada aturan tentang penyadapan. Namun kewenangan diberikan ke penyidik. Karena kewenangan diberikan keada lembaga, maka dapat bertentangan dengan prinsip due process of law," terangnya. Demikian juga dengan penjebakan, lanjutnya, bukan hal baru dalam sebuah investigasi. Namun dalam UU KPK tidak ada satu pun ayat yang mengatur hal ini. "Kalau tidak ada aturan maka sebuah lembaga tidak boleh melakukan hal ini tanpa diberi kewenangan oleh UU," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, ahli filsafat pidana dari UII Mudzakkir menilai posisi KPK membigungkan karena tidak berada dalam atap eksekutif maupun yudikatif. "Jadi kekhususan yang ada pada KPK membingungkan. Harusnya posisi KPK tetap berada di bawah eksekutif. Jadi bisa berkoordinasi dengan lembaga lain yang ada di bawah eksekutif," kata Mudzakkir.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(aan/sss)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%