detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 10:04 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 11/10/2006 13:33 WIB

Penyadapan KPK Bertentangan dengan Proses Pengadilan

Ken Yunita - detikNews
Jakarta - Penyadapan dimungkinkan dalam penyelidikan. Namun kewenangan seharusnya diberikan kepada penyidik, bukan lembaga KPK. Jika tidak maka bertentangan dengan due process of law (proses pengadilan). Demikian pendapat yang disampaikan ahli hukum pidana dari Universitas Muhamadiyah Chairul Huda dalam sidang judicial review UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (11/10/2006). "Menurut saya, kewenangan penyadapan harus diberikan kepada penyidik, bukan lembaga KPK," kata Chairul. Dikatakan dia, penyadapan berhubungan dengan privacy seseorang sehingga dalam UU semestinya diberi batasan sampai mana penyadapan dapat dilakukan. "Yang terjadi di UU KPK, kewenangan diberikan kepada lembaga yaitu KPK, dan aturan itu tidak dirinci lebih lanjut. Contohnya UU 2/1997 tentang Narkotika, di sana ada aturan tentang penyadapan. Namun kewenangan diberikan ke penyidik. Karena kewenangan diberikan keada lembaga, maka dapat bertentangan dengan prinsip due process of law," terangnya. Demikian juga dengan penjebakan, lanjutnya, bukan hal baru dalam sebuah investigasi. Namun dalam UU KPK tidak ada satu pun ayat yang mengatur hal ini. "Kalau tidak ada aturan maka sebuah lembaga tidak boleh melakukan hal ini tanpa diberi kewenangan oleh UU," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, ahli filsafat pidana dari UII Mudzakkir menilai posisi KPK membigungkan karena tidak berada dalam atap eksekutif maupun yudikatif. "Jadi kekhususan yang ada pada KPK membingungkan. Harusnya posisi KPK tetap berada di bawah eksekutif. Jadi bisa berkoordinasi dengan lembaga lain yang ada di bawah eksekutif," kata Mudzakkir.

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(aan/sss)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%