Rabu, 11/10/2006 13:33 WIB

Penyadapan KPK Bertentangan dengan Proses Pengadilan

Ken Yunita - detikNews
Jakarta - Penyadapan dimungkinkan dalam penyelidikan. Namun kewenangan seharusnya diberikan kepada penyidik, bukan lembaga KPK. Jika tidak maka bertentangan dengan due process of law (proses pengadilan). Demikian pendapat yang disampaikan ahli hukum pidana dari Universitas Muhamadiyah Chairul Huda dalam sidang judicial review UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (11/10/2006). "Menurut saya, kewenangan penyadapan harus diberikan kepada penyidik, bukan lembaga KPK," kata Chairul. Dikatakan dia, penyadapan berhubungan dengan privacy seseorang sehingga dalam UU semestinya diberi batasan sampai mana penyadapan dapat dilakukan. "Yang terjadi di UU KPK, kewenangan diberikan kepada lembaga yaitu KPK, dan aturan itu tidak dirinci lebih lanjut. Contohnya UU 2/1997 tentang Narkotika, di sana ada aturan tentang penyadapan. Namun kewenangan diberikan ke penyidik. Karena kewenangan diberikan keada lembaga, maka dapat bertentangan dengan prinsip due process of law," terangnya. Demikian juga dengan penjebakan, lanjutnya, bukan hal baru dalam sebuah investigasi. Namun dalam UU KPK tidak ada satu pun ayat yang mengatur hal ini. "Kalau tidak ada aturan maka sebuah lembaga tidak boleh melakukan hal ini tanpa diberi kewenangan oleh UU," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, ahli filsafat pidana dari UII Mudzakkir menilai posisi KPK membigungkan karena tidak berada dalam atap eksekutif maupun yudikatif. "Jadi kekhususan yang ada pada KPK membingungkan. Harusnya posisi KPK tetap berada di bawah eksekutif. Jadi bisa berkoordinasi dengan lembaga lain yang ada di bawah eksekutif," kata Mudzakkir.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(aan/sss)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Tak Perlu Arak-arakan Pesta Rakyat Saat Pelantikan Jokowi

Relawan Jokowi-JK akan menggelar pesta rakyat saat pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2014 nanti dimulai dari Semanggi dan berakhir di Monas. Kapolri Jenderal Sutarman menyarankan tidak perlu ada acara arak-arakan seperti itu. "Saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu. Mungkin kalau bersyukur, bersyukur berdoa saja, enggak perlu arak-arakan," kata Kapolri. Bila Anda setuju dengan Kapolri, pilih Pro!
Pro
35%
Kontra
65%