detikcom

Rabu, 11/10/2006 13:33 WIB

Penyadapan KPK Bertentangan dengan Proses Pengadilan

Ken Yunita - detikNews
Jakarta - Penyadapan dimungkinkan dalam penyelidikan. Namun kewenangan seharusnya diberikan kepada penyidik, bukan lembaga KPK. Jika tidak maka bertentangan dengan due process of law (proses pengadilan). Demikian pendapat yang disampaikan ahli hukum pidana dari Universitas Muhamadiyah Chairul Huda dalam sidang judicial review UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (11/10/2006). "Menurut saya, kewenangan penyadapan harus diberikan kepada penyidik, bukan lembaga KPK," kata Chairul. Dikatakan dia, penyadapan berhubungan dengan privacy seseorang sehingga dalam UU semestinya diberi batasan sampai mana penyadapan dapat dilakukan. "Yang terjadi di UU KPK, kewenangan diberikan kepada lembaga yaitu KPK, dan aturan itu tidak dirinci lebih lanjut. Contohnya UU 2/1997 tentang Narkotika, di sana ada aturan tentang penyadapan. Namun kewenangan diberikan ke penyidik. Karena kewenangan diberikan keada lembaga, maka dapat bertentangan dengan prinsip due process of law," terangnya. Demikian juga dengan penjebakan, lanjutnya, bukan hal baru dalam sebuah investigasi. Namun dalam UU KPK tidak ada satu pun ayat yang mengatur hal ini. "Kalau tidak ada aturan maka sebuah lembaga tidak boleh melakukan hal ini tanpa diberi kewenangan oleh UU," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, ahli filsafat pidana dari UII Mudzakkir menilai posisi KPK membigungkan karena tidak berada dalam atap eksekutif maupun yudikatif. "Jadi kekhususan yang ada pada KPK membingungkan. Harusnya posisi KPK tetap berada di bawah eksekutif. Jadi bisa berkoordinasi dengan lembaga lain yang ada di bawah eksekutif," kata Mudzakkir.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/sss)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%