Rabu, 20/09/2006 14:01 WIB

6 RSUD Jakarta siap Jadi BLU

Niken Widya Yunita - detikNews
Jakarta - 6 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta kembali siap dialihkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Beberapa di antaranya akan dimulai akhir September ini. Keenam RSUD yang akan dialihkan menjadi BLU adalah, RSUD Budi Asih, RSUD Tarakan, RSUD Koja, RSDU Duren Sawit, RSUD Haji dan RSUD Pasar Rebo. "Prosesnya sudah dilakukan sejak Februari 2006 lalu," kata Wakil Kepala Dinas DKI Salimar Salim di Balaikota DKI Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (20/9/2006). Namun khusus RS Haji Pondok Gede dan RSUD Pasar Rebo, proses pengalihan status akan selesai pada tahun 2007. Hal ini disebabkan masih ada sejumlah kendala yang menjadi hambatan. Menurut Salimar, untuk berubah status menjadi BLU ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebuah RS. Salah satu di antaranya menyiapkan neraca keuangan untuk dilakukan audit. "Keenam RSUD tersebut sudah selesai di audit," ungkap Salimar. Perubahan status ini memiliki berbagai dampak positif bagi RS dan masyarakat, misalnya tarif lebih murah. Sebab selama ini tarif RSUD diatur berdasarkan perda No.1/2002 tentang Retribusi Daerah. Ditambahkan Salimar, pengalihan status ini tidak hanya berlaku terhadap RSUD. Pemerintah juga akan menerapkan hal itu terhadap Puskesmas. Di Jakarta saat ini terdapat 333 Puskesmas untuk tingkat kelurahan dan 44 Puskesmas Kecamatan.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(djo/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%