Detik.com News
Detik.com
Kamis, 18/05/2006 12:06 WIB

Bagaimana Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor?

Arifin Asydhad - detikNews
Jakarta - Sebagian pemilik kendaraan bermotor mungkin terkejut saat mengetahui besaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dibayarkan naik cukup tajam. Kenaikan pajak ada yang mencapai 40%. Bagaimana sih ketentuan penghitungan PKB yang baru? Penghitungan PKB di wilayah Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta nomor 30 tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tahun 2006. Peraturan ini diteken Gubernur DKI Sutiyoso di Jakarta tanggal 29 Maret 2006 dan diberlakukan mulai 1 April 2006. Peraturan baru ini menganulir peraturan tentang hal yang sama sebelumnya yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 150/2002. Dasar pengenaan PKB diatur dalam pasal 2 Bab II. Pasal 2 ayat 1 bertuliskan, "Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor." Pasal 2 ayat 3 dijelaskan, "Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor." Keterangan tentang hal ini diperjelas di pasal 3 yang berbunyi, "Nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) ditetapkan sesuai yang tercantum pada kolom 5 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini." Tentang bobot yang dicantumkan dalam ayat 1 pasal 2 diperjelas di pasal 4. Pasal 4 yat 1 dijelaskan sebagai berikut "Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: a. Tekanan gandar b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor". Pasal 4 ayat 2 disebutkan, "Bobot untuk menghitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan bermotor: a. jenis sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor , dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,00 b. jenis mobil barang/beban ditetapkan sebesar 1,30 c. alat-alat berat atau alat-alat besar ditetapkan sebesar 1,00" Lantas bagaimana menghitung nilai jual mobil? Pasal 9 ayat 1b tertulis sebagai berikut," Jenis, merek, dan tipe kendaraan bermotor yang telah tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan: 1. untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% dari nilai jual tahun sebelumnya 2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan penurunan 5% setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 tingkat atau disesuaikan dengan harga pasaran umum (HPU) yang berlaku." Sayang, hingga berita ini diturunkan, detikcom belum mendapatkan lampiran lengkap Peraturan Gubernur tentang nilai jual kendaraan bermotor ini. Namun, Kepala Seksi (Kasi) Kendaraan Baru Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta, Muhammad Natsir Tanjung, saat dihubungi detikcom, Kamis (17/5/2006) menjelaskan, tarif pajak yang dipatok tetap 1,5% dari nilai jual kendaraan. Namun, dia mengakui besaran pembayaran pajak naik. "Hal ini karena ada ketentuan baru nilai jual kendaraan bermotor. Besarannya bisa naik, bisa turun," ujar dia.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asy/)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%