Detik.com News
Detik.com
Kamis, 16/03/2006 16:43 WIB

Yusril: Pemberian Amnesti Perlu Pertimbangan DPR

Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra membantah adanya informasi yang menyatakan pertemuan KPU dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membahas soal amnesti. "Pertemuan dengan Presiden tidak disinggung sama sekali," kata Yusril kepada wartawan sebelum mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (16/3/2006). Berikut petikan wawancaranya: Bagaimana dengan amnesti yang diminta KPU ke Presiden? Memang waktu pertemuan dengan Presiden tidak disinggung sama sekali. Waktu konferensi pers juga tidak disinggung kan? Tapi di rilis yang disebarkan ada? Saya tidak tahu. Seandainya mereka meminta amnesti bagaimana? Minta grasi atau permohonan amnesti bisa saja, tapi semua tentu juga memerlukan pertimbangan dari DPR. Presiden juga tegas mengatakan meskipun beliau merasa sedih dengan semua itu, tapi tidak dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Beliau hanya mengatakan memang ada kewenangan pada saya untuk memberikan grasi, amensti, hanya itu saja, tapi tidak secara spesifik ditujukan bahwa Presiden akan memberikan amnesti. Tidak sama sekali. Dalam pembicaraan itu tidak disampaikan secara spesifik? Dalam pertemuan kemarin masalah itu tidak disinggung, bahwa ada selebaran yang disampaikan, saya tidak tahu itu berasal dari siapa. Mungkin perlu dikonfirmasi pada KPU sendiri. Pak Ramlan karena di dalam pembicaraan dengan Presiden tidak singgung masalah itu dan tidak disampaikan surat permohonan atau apapun dari KPU. Seperti kita ketahui semua itu masih dalam proses di keputusan pengadilan tingkat pertama. Tapi kan belum sampai ke tingkat banding, apalagi tingkat kasasi. Jadi kalau Presiden akan memberikan grasi apabila dimohon oleh yang bersangkutan tentunya oleh pengacaranya atau oleh keluarganya setelah keputusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kalau mengajukan permohonan amnesti, Presiden mempertimbangkan amnesti setelah ada pertimbangan dari DPR. Jadi amnesti tertutup karena ada penegasan Presiden tidak akan mencampuri proses hukum? Wah nggak, jangan dilihat bahwa amnesti, abolisi dan rehabilitasi itu bukan mencampuri masalah hukum. Itu kan suatu kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Tetapi kalau proses hukum sedang berjalan di pengadilan, apa dakwaannya, hakim akan memutus apa putusannya, itu Presiden tidak mencampuri hal itu. KPU mengatakan proses hukum akibat keterlambatan UU yang dikeluarkan DPR dan Pemerintah, apa itu bisa dijadikan bahan pertimbangan pemberian amnesti? Saya belum bisa mengandaikan oleh karena permohonan belum ada. Memang mereka menyinggung bahwa semua itu berasal dari Keppres 80/2003, dan sekarang sedang dalam perbaikan. Tapi setahu saya Keppres itu hukum administrasi, mengatur soal prosedur dan didalamnya tidak mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pidana. Tapi yang didakwa ke pengadilan kan tentu bukan pasal-pasal Keppres nomor 80/2003 tapi pasal lain yang termasuk dalam ketentuan hukum pidana.
(Luhur Hertanto/)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%