Senin, 23/01/2006 09:06 WIB

Ulasan Media

Menghitung Kenaikan Tarif Listrik

Didik Supriyanto - detikNews
Jakarta - Tarif dasar listrik (TDL) harus naik. Itu tidak bisa dihindari, karena untuk menggerakkan pembangkit-pembangkit listrik, Perusahaan Listrik Negara (PLN) membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sedikit. Padahal BBM sudah naik hampir 100 persen sejak Oktober 2005 lalu. Karena itu, kalau TDL tidak naik, maka PLN bisa gulung tikar, yang akibatnya tentu bisa lebih buruk. Bisa saja TDL tidak naik bila terus ditopang subsidi APBN. Namun kita sudah sepakat kebijakan subsidi harus terus ditekan, karena kita sudah merasakan kebijakan subsidi, tidak saja menjadikan masyarakat manja, tetapi juga menyebabkan pelaku-pelaku ekonomi, khususnya BUMN tidak bekerja efisien. Masalahnya memang bukan apakah TDL naik atau tidak naik; melainkan kapan TDL harus dinaikkan, dan seberapa besar prosentase kenaikannya. Isu kenaikan TDL inilah yang menjadi topik hangat media nasional pada awal pekan, Senin (23/1/2006). Dalam soal berapa besar persentase kenaikan TDL, kalangan pemerintah sendiri memang belum ada satu kata. Koran Tempo membeberkan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta menginginkan kenaikan 100 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan naik tapi belum menyebutkan angka kenaikan; sementara Staf Ahli Menteri Koordinator Prekonomian Mohamad Ikhsan menyebutkan kenaikan TDL tak di bawah 30 persen. Sementara mengutip keterangan Ketua dan Anggota Komisi VII (yang membidangi masalah-masalah energi) DPR, Agusman Effendi dan Tjatur Sapto Edi, Koran Tempo mengingatkan bahwa kenaikan TDL hanya pada kisaran 25 persen. Menurut mereka, pemerintah dan DPR sebetulnya sudah membuat skenariao kenaikkan TDL pada 13 Oktober 2005 lalu. Dalam skenario itu ditetapkan subsidi TDL Rp 15 triliun plus cadangan Rp 2 triliun, sehingga konsekuensinya akan ada kenaikan TDL sebesar 30 persen. "Namun, mengingat asusmisnya telah berubah, kenaikan TDL bisa diturunkan menjadi 25 persen," ujar Tjatur Sapto Edi. Jika besaran kenaikan TDL masih terus dihitung-hitung oleh pemerintah dan PLN, tidak demikian halnya dengan waktu kenaikannya. Dalam hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro memastikan bahwa tarif listrik akan diumumkan pada April 2006, dan tentu saja akan berlaku setelah diumumkan. Berpegangan pada pernyataan Purnomo, maka masih ada waktu selama dua bulan untuk menghitung-hitung berapa besar kenaikan TDL. Sikap pemerintah yang membuka perbincangan publik tentang kenaikan TDL jauh hari sebelum ditetapkan ini, patut dihargai. Karena dengan cara inilah banyak pihak bisa memberikan sumbangan pemikirannya, sehingga nantinya diharapkan tercapai angka kenaikan yang benar-benar pas. Lewat artikel pengamat energi Negah Sudja, Media Indonesia mengingatkan bahwa kenaikan TDL tidak bisa disamaratakan bagi semua pengguna listrik. Berdasarkan data Pemakaian Tenaga Listrik 2004, golongan industri menyedot listrik sebanyak 72.234,63 kWh per bulan; golongan bisnis 919,75 kWh; golongan rumah tangga 103,41 kWH; dan lain-lain 586,94 kWh. Pertama-tama yang harus diperhatikan adalah golongan rumah tangga yang bisa dibedakan menjadi seridaknya tiga kelompok. Kelompok pemakai pemakaian 25 kWh per bulan mestinya kenaikannya hanya kecil; malah bila perlu tidak ada kenaikan karena kesulitan ekonomi yang mereka hadapi pascakenaikan BBM nyaris tak tertanggungkan. Kelompok pemakai 75 kWh bisa dinaikkan sampai sampai 50 persen, sementara kelompok pemakaian 100 kWh ke atas bisa lebih tinggi lagi. Kenaikan progresif berdasarkan kelompok pemakai ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan. Golongan kaya yang gemar berfoya-foya dengan setrum listrik harus menanggung beban kenaikan paling tinggi, mengingat masih ada 40 persen masyarakat yang belum memperoleh sambungan listrik. Tak gampang menentukan kenaikan listrik bagi golongan industri, yang menyerap sebagian besar setrum listrik PLN. Kebutuhan listrik industri memberikan kontribusi sampai 30 persen dari total biaya produksi, sehingga kenaikan TDL yang tinggi untuk golongan ini akan berdampak pada kenaikan barang-barang produksi yang pada ujungnya berdampak pada kenaikan harga-harga barang. Atau, kemungkian buruk lain terjadi, industri berhenti karena tak sanggup menanggung beban biaya listrik. Hal ini digambarkan Kompas yang merekam kecemasan sejumlah pengusaha kecil menengah. "Yang menjadi masalah, kenaikan ongkos produksi tak serta merta diimbangi kenaikan harga jual. Kemampuan daya beli masyarakat masih lemah," kata Mamay Umar, perajin kulit di Garut. Oleh karena itu, seperti disarankan Ketua Asisoasi Pertekstilan Indonesia (API) DKI Jakarta, Irwandi Rajabasa, pemerintah harus mengaudit PLN sebelum menaikkan TDL pada April nanti. Harga TDL tinggi saat ini tidak saja akibat kebijakan KKN pada masa lalu, tetapi juga karena terjadinya salah urus dalam PLN. Kasus mark up beberapa pembangkit tenaga lsitrik yang sedang diungkap polisi menunjukkan hal itu. Bahkan saat ini sudah beredar kabar pemakaian BBM untuk pembangkit listrik yang tersebar di Indonesia juga telah dimark-up oleh petugas PLN bersama orang-orang Pertamina. Kalau kabar ini benar, betapa borosnya pengelolaan listrik oleh PLN. Oleh karenanya, sambil terus menghitung-hitung kenaikan TDL yang tepat, hendaknya pemerintah terus menempuh langkah-langkah konkrit agar PLN lebih efesien.

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(fay/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%