Detik.com News
Detik.com
Senin, 19/12/2005 12:28 WIB

Kapolri Didesak Usut Korupsi Jarkom dan Alkom

Sirojul Muttaqien - detikNews
Jakarta - Penyidikan kasus korupsi jaringan komunikasi (jarkom) dan alat komunikasi (alkom) bak jalan di tempat. Mahasiswa mendesak Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengusut tuntas kasus korupsi di lembaganya. Tuntutan ini diusung 40 mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Antikorupsi (Kampak) dalam unjuk rasa di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Senin (19/12/2005). "Pengadaaan jaringan komunikasi dan alat komunikasi yang jelas merugikan negara Rp 602 miliar sampai saat ini tidak ada upaya penegakan hukumnya," kata salah seorang orator dalam orasinya. Mahasiswa juga menuntut perwira Polri yang nikmati dana dan terlibat alkom dan jarkom diberhentikan. "Kapolri jangan tutupi kasus alkom dan jarkom," ujar sang orator. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung foto Saleh Saaf yang diduga terlibat dalam korupsi jarkom dan alkom dan spanduk bertuliskan "Kapolri harus berani menuntaskan kasus alkom dan jarkom". Kasus jarkom dan alkom pertama kali dimunculkan oleh ketua LIRA yang juga memimpin Blora Center, M Jusuf Rizal. Rizal cs telah mengadukan kasus ini kepada Kejagung. Menurut Rizal, sedikitnya 12 nama yang layak dimintai keterangan untuk menguak dugaan korupsi dalam pengadaan alkom dan jarkom. 12 Nama tersebut, adalah Saleh Saaf, mantan Kadiv Telematika Mabes Polri yang kini menjabat Kapolda Sulsel; Agus Kusnaedi, Kapus Komlek Mabes Polri; Tri Heru, mantan Seskomlek Kadiv Telematika Mabes Polri (kini staf ahli di Menko Polkam), Adang Daradjatun, Wakapolri (mantan Kabanbinkam Mabes Polri), Da?i Bachtiar (Kapolri), Iwan Gunawan, Ditserse di Aceh (mengetahui proses jarkom Sumut); serta Ir Irawan, ketua Dewan Penasihat Ikatan Alumni UI (Iluni) sebagai pakar telematika. Selanjutnya dari perusahaan rekanan antara lain, Henry Siahaan (suami penyanyi mungil Yuni Shara), Tomy Silvanus, Tetty Paruntu, dan Titus Sumadi.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%