detikcom

Senin, 19/12/2005 12:28 WIB

Kapolri Didesak Usut Korupsi Jarkom dan Alkom

Sirojul Muttaqien - detikNews
Jakarta - Penyidikan kasus korupsi jaringan komunikasi (jarkom) dan alat komunikasi (alkom) bak jalan di tempat. Mahasiswa mendesak Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengusut tuntas kasus korupsi di lembaganya. Tuntutan ini diusung 40 mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Antikorupsi (Kampak) dalam unjuk rasa di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Senin (19/12/2005). "Pengadaaan jaringan komunikasi dan alat komunikasi yang jelas merugikan negara Rp 602 miliar sampai saat ini tidak ada upaya penegakan hukumnya," kata salah seorang orator dalam orasinya. Mahasiswa juga menuntut perwira Polri yang nikmati dana dan terlibat alkom dan jarkom diberhentikan. "Kapolri jangan tutupi kasus alkom dan jarkom," ujar sang orator. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung foto Saleh Saaf yang diduga terlibat dalam korupsi jarkom dan alkom dan spanduk bertuliskan "Kapolri harus berani menuntaskan kasus alkom dan jarkom". Kasus jarkom dan alkom pertama kali dimunculkan oleh ketua LIRA yang juga memimpin Blora Center, M Jusuf Rizal. Rizal cs telah mengadukan kasus ini kepada Kejagung. Menurut Rizal, sedikitnya 12 nama yang layak dimintai keterangan untuk menguak dugaan korupsi dalam pengadaan alkom dan jarkom. 12 Nama tersebut, adalah Saleh Saaf, mantan Kadiv Telematika Mabes Polri yang kini menjabat Kapolda Sulsel; Agus Kusnaedi, Kapus Komlek Mabes Polri; Tri Heru, mantan Seskomlek Kadiv Telematika Mabes Polri (kini staf ahli di Menko Polkam), Adang Daradjatun, Wakapolri (mantan Kabanbinkam Mabes Polri), Da?i Bachtiar (Kapolri), Iwan Gunawan, Ditserse di Aceh (mengetahui proses jarkom Sumut); serta Ir Irawan, ketua Dewan Penasihat Ikatan Alumni UI (Iluni) sebagai pakar telematika. Selanjutnya dari perusahaan rekanan antara lain, Henry Siahaan (suami penyanyi mungil Yuni Shara), Tomy Silvanus, Tetty Paruntu, dan Titus Sumadi.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%