Kamis, 01/12/2005 18:00 WIB

Upah Minimum Surakarta Masih Diperdebatkan

Muchus Budi R. - detikNews
Solo - Tarik-ulur persoalan pengupahan di Surakarta masih akan terus berlanjut. Setelah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta penangguhan pemberlakuan UMK (upah minimum kota/kabupaten) Tahun 2006, kini giliran pihak buruh mendesak segera diberlakukan. Bahkan ancaman aksi besar-besaran pun mereka lontarkan. Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng, Suparno, meminta Gubernur Jateng Mardiyanto berani menolak permohonan penangguhan pemberlakuan UMK yang diajukan pengusaha. Menurutnya tidak ada alasan permohonan itu dikabulkan karena upah sekarang tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). "Kalau tidak mampu membayar upah sebaiknya perusahaan ditutup saja. Persoalan UMK ini jangan dijadikan alasan untuk menekan dan merugikan pekerja. Jika Gubernur mengabulkan permintaan itu kami akan menggelar aksi besar-besaran ke kantor gubernur," ujarnya kepada wartawan di sela-sela sosialisasi UMK Tahun 2006 di Solo, Kamis(1/12/2005). Sebelumnya pengusaha se Surakarta yang tergabung dalam Apindo mengajukan permohonan penundaan pemberlakuaan UMK Tahun 2006 yang telah ditetapkan Gubernur Jateng. Alasannya untuk menghindari PHK massal setelah sebelumnya perusahaan tertekan produksi biaya tinggi dengan kenaikan BBM maupun kebijakan daya max plus dari PLN. Pernyataan permintaan penangguhan pemberlakuan UMK 2006 itu ditandatangani oleh Apindo di tujuh wilayah kabupaten/kota di karesidenan Surakarta. Yakni Solo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri dan Klaten. Menurut data Apindo, di Surakarta saat ini terdapat 300-an perusahaan dengan jumlah pekerja mencapai sekitar 60 ribu orang. Audit Terbuka Lebih lanjut Suparno mengatakan, untuk membuktikan keluhan para pengusaha yang mengaku terpuruk, sebaiknya perusahaan mereka diaudit secara terbuka. Sebab data riil yang mereka miliki menyebutkan hanya sekitar 2 persen perusahaan di Jateng yang kolaps saat ini akibat kenaikan BBM dan TDL. Sementara itu Sekretaris Dewan Pengupahan Jateng, Ahmad Aziz, memperkirakan jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan pemberlakuan UMK tahun 2006 ini akan meningkat dibanding tahun 2005 yang saat itu hanya berjumlah 33 perusahan. Hal itu dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Namun diyakinkannya bahwa pengajuan permohonan penangguhan pemberlakuan UMK harus melalui sejumlah prosedur ketat termasuk mendapat persetujuan dengan serikat pekerja dan melampirkan data kondisi keuangan perusahaan.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(nrl/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%