Detik.com News
Detik.com

Kamis, 01/12/2005 18:00 WIB

Upah Minimum Surakarta Masih Diperdebatkan

Muchus Budi R. - detikNews
Solo - Tarik-ulur persoalan pengupahan di Surakarta masih akan terus berlanjut. Setelah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta penangguhan pemberlakuan UMK (upah minimum kota/kabupaten) Tahun 2006, kini giliran pihak buruh mendesak segera diberlakukan. Bahkan ancaman aksi besar-besaran pun mereka lontarkan. Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng, Suparno, meminta Gubernur Jateng Mardiyanto berani menolak permohonan penangguhan pemberlakuan UMK yang diajukan pengusaha. Menurutnya tidak ada alasan permohonan itu dikabulkan karena upah sekarang tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). "Kalau tidak mampu membayar upah sebaiknya perusahaan ditutup saja. Persoalan UMK ini jangan dijadikan alasan untuk menekan dan merugikan pekerja. Jika Gubernur mengabulkan permintaan itu kami akan menggelar aksi besar-besaran ke kantor gubernur," ujarnya kepada wartawan di sela-sela sosialisasi UMK Tahun 2006 di Solo, Kamis(1/12/2005). Sebelumnya pengusaha se Surakarta yang tergabung dalam Apindo mengajukan permohonan penundaan pemberlakuaan UMK Tahun 2006 yang telah ditetapkan Gubernur Jateng. Alasannya untuk menghindari PHK massal setelah sebelumnya perusahaan tertekan produksi biaya tinggi dengan kenaikan BBM maupun kebijakan daya max plus dari PLN. Pernyataan permintaan penangguhan pemberlakuan UMK 2006 itu ditandatangani oleh Apindo di tujuh wilayah kabupaten/kota di karesidenan Surakarta. Yakni Solo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri dan Klaten. Menurut data Apindo, di Surakarta saat ini terdapat 300-an perusahaan dengan jumlah pekerja mencapai sekitar 60 ribu orang. Audit Terbuka Lebih lanjut Suparno mengatakan, untuk membuktikan keluhan para pengusaha yang mengaku terpuruk, sebaiknya perusahaan mereka diaudit secara terbuka. Sebab data riil yang mereka miliki menyebutkan hanya sekitar 2 persen perusahaan di Jateng yang kolaps saat ini akibat kenaikan BBM dan TDL. Sementara itu Sekretaris Dewan Pengupahan Jateng, Ahmad Aziz, memperkirakan jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan pemberlakuan UMK tahun 2006 ini akan meningkat dibanding tahun 2005 yang saat itu hanya berjumlah 33 perusahan. Hal itu dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Namun diyakinkannya bahwa pengajuan permohonan penangguhan pemberlakuan UMK harus melalui sejumlah prosedur ketat termasuk mendapat persetujuan dengan serikat pekerja dan melampirkan data kondisi keuangan perusahaan.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nrl/)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%