Kamis, 01/12/2005 18:00 WIB

Upah Minimum Surakarta Masih Diperdebatkan

Muchus Budi R. - detikNews
Solo - Tarik-ulur persoalan pengupahan di Surakarta masih akan terus berlanjut. Setelah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta penangguhan pemberlakuan UMK (upah minimum kota/kabupaten) Tahun 2006, kini giliran pihak buruh mendesak segera diberlakukan. Bahkan ancaman aksi besar-besaran pun mereka lontarkan. Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng, Suparno, meminta Gubernur Jateng Mardiyanto berani menolak permohonan penangguhan pemberlakuan UMK yang diajukan pengusaha. Menurutnya tidak ada alasan permohonan itu dikabulkan karena upah sekarang tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). "Kalau tidak mampu membayar upah sebaiknya perusahaan ditutup saja. Persoalan UMK ini jangan dijadikan alasan untuk menekan dan merugikan pekerja. Jika Gubernur mengabulkan permintaan itu kami akan menggelar aksi besar-besaran ke kantor gubernur," ujarnya kepada wartawan di sela-sela sosialisasi UMK Tahun 2006 di Solo, Kamis(1/12/2005). Sebelumnya pengusaha se Surakarta yang tergabung dalam Apindo mengajukan permohonan penundaan pemberlakuaan UMK Tahun 2006 yang telah ditetapkan Gubernur Jateng. Alasannya untuk menghindari PHK massal setelah sebelumnya perusahaan tertekan produksi biaya tinggi dengan kenaikan BBM maupun kebijakan daya max plus dari PLN. Pernyataan permintaan penangguhan pemberlakuan UMK 2006 itu ditandatangani oleh Apindo di tujuh wilayah kabupaten/kota di karesidenan Surakarta. Yakni Solo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri dan Klaten. Menurut data Apindo, di Surakarta saat ini terdapat 300-an perusahaan dengan jumlah pekerja mencapai sekitar 60 ribu orang. Audit Terbuka Lebih lanjut Suparno mengatakan, untuk membuktikan keluhan para pengusaha yang mengaku terpuruk, sebaiknya perusahaan mereka diaudit secara terbuka. Sebab data riil yang mereka miliki menyebutkan hanya sekitar 2 persen perusahaan di Jateng yang kolaps saat ini akibat kenaikan BBM dan TDL. Sementara itu Sekretaris Dewan Pengupahan Jateng, Ahmad Aziz, memperkirakan jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan pemberlakuan UMK tahun 2006 ini akan meningkat dibanding tahun 2005 yang saat itu hanya berjumlah 33 perusahan. Hal itu dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Namun diyakinkannya bahwa pengajuan permohonan penangguhan pemberlakuan UMK harus melalui sejumlah prosedur ketat termasuk mendapat persetujuan dengan serikat pekerja dan melampirkan data kondisi keuangan perusahaan.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nrl/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%