Selasa, 01/11/2005 13:58 WIB

Naik 15,07%

UMP DKI Tahun 2006 Rp 819 Ribu

Niken Widya Yunita - detikNews
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2006 sebesar Rp 819.100, atau hanya naik 15,07 persen dari UMP tahun 2005, yaitu Rp 711.843. Keputusan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2006 mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov DKI Jakarta Ali Zubair usai rapat penentuan UMP yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2005). "Ini merupakan kesepakatan bulat antara pengusaha, pemerintah, dan pekerja, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup semua pihak," kata Zubair. Menurutnya, keputusan ini belum memuaskan semua pihak, namun semua pengusaha harus mematuhi keputusan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Dalam rapat tersebut Zubair mengatakan, gubernur mengharapkan kepada pengusaha agar membayar upah di atas UMP. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar UMP yang ditetapkan Pemprov DKI, maka diharapkan mengajukan penangguhan kepada Dinas Tenaga Kerja, waktunya 10 hari sebelum tanggal 1 Januari 2006. Berdasarkan data, saat ini jumlah buruh yang bekerja di 25 ribu perusahaan di DKI Jakarta mencapai 3,5 juta buruh. Dalam kesempatan itu, Zubair meminta UMP yang telah ditetapkan dibayarkan kepada pekerja yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. "Sedangkan kalau di atas 1 tahun jangan pakai UMP," katanya. Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Dewan Pengupahan Daerah yang juga Ketua Asosiasi Sekretariat Pekerja Indonesia Gibson Nababan mengaku kecewa dengan UMP yang ditetapkan Pemprov DKI. Sebab, pihaknya mengusulkan UMP sebesar Rp 1,2 juta. Meski demikian, lanjut Gibson, pihaknya akan tetap berjuang untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMPS), yaitu 5 persen dari UMP.
(san/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%