detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 15:22 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 01/11/2005 13:58 WIB

Naik 15,07%

UMP DKI Tahun 2006 Rp 819 Ribu

Niken Widya Yunita - detikNews
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2006 sebesar Rp 819.100, atau hanya naik 15,07 persen dari UMP tahun 2005, yaitu Rp 711.843. Keputusan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2006 mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov DKI Jakarta Ali Zubair usai rapat penentuan UMP yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2005). "Ini merupakan kesepakatan bulat antara pengusaha, pemerintah, dan pekerja, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup semua pihak," kata Zubair. Menurutnya, keputusan ini belum memuaskan semua pihak, namun semua pengusaha harus mematuhi keputusan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Dalam rapat tersebut Zubair mengatakan, gubernur mengharapkan kepada pengusaha agar membayar upah di atas UMP. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar UMP yang ditetapkan Pemprov DKI, maka diharapkan mengajukan penangguhan kepada Dinas Tenaga Kerja, waktunya 10 hari sebelum tanggal 1 Januari 2006. Berdasarkan data, saat ini jumlah buruh yang bekerja di 25 ribu perusahaan di DKI Jakarta mencapai 3,5 juta buruh. Dalam kesempatan itu, Zubair meminta UMP yang telah ditetapkan dibayarkan kepada pekerja yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. "Sedangkan kalau di atas 1 tahun jangan pakai UMP," katanya. Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Dewan Pengupahan Daerah yang juga Ketua Asosiasi Sekretariat Pekerja Indonesia Gibson Nababan mengaku kecewa dengan UMP yang ditetapkan Pemprov DKI. Sebab, pihaknya mengusulkan UMP sebesar Rp 1,2 juta. Meski demikian, lanjut Gibson, pihaknya akan tetap berjuang untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMPS), yaitu 5 persen dari UMP.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(san/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%