detikcom
Jumat, 21/10/2005 17:20 WIB

Brigjen Purn & Guru Besar UGM Jadi Korban Calo DPR

Anton Aliabbas - detikNews
Jakarta - Korban calo anggaran di DPR tidak hanya para kepala daerah, tapi juga para pengusaha. Setidaknya ada dua pengusaha, ER yang berstatus brigjen purnawirawan dan Prof N, Guru Besar Fakultas Teknik UGM yang menjadi korban calo DPR. Calo itu melaporkan kegiatannya kepada Tamsil Linrung, anggota DPR dari FPKS. Demikian yang terungkap dari pemeriksaan Badan Kehormatan (BK) DPR terhadap Ali Mustafa Trajutisna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/10/2005). Ali disebut-sebut sebagai calo anggaran DPR yang menggunakan pengaruh anggota DPR dari FPKS, Tamsil Linrung. Hadir dalam pemeriksaan itu antara lain Ketua BK Slamet Effendy Yusuf, Wakil Ketua Bk Gayus Lumbun dan anggota BK Abdi Sumaithi. Abdi Sumaithi menyatakan, Ali diperiksa untuk memberikan kejelasan terkait adanya laporan kepada BK tentang penipuan terhadap dua pengusaha dengan mencatut nama Tamsil Linrung. "Ali memakai nama Tamsil Linrung untuk mencari proyek, sehingga leverage (pengaruh) di mata pengusaha tinggi," tutur Abdi. Dalam pemeriksaan itu, Ali mengakui telah menerima uang Rp 1, 3 triliun. Uang itu katanya merupakan pemberian dua pengusaha. Sebanyak Rp 800 juta berasal dari seorang direktur perusahaan farmasi PT Bhakti Wira Husada, berinisial ER yang berstatus brigjen purnawirawan. Sedangkan Rp 500 juta dari seorang pengusaha kontraktor yang juga guru besar Fakultas Teknik UGM Prof N. "Dengan pengusaha itu Ali melakukan pertemuan masing-masing sebanyak dua kali. Ada yang di Hotel Mulia dan juga di rumah Tamsil Linrung. Semua pertemuan itu dihadiri Tamsil Linrung." kata Abdi. Pertemuan itu berlangsung pada Januari dan Februari 2005. Dalam pertemuan kedua, pengusaha dijanjikan mendapat proyek kesehatan dan konstruksi untuk anggaran 2005. Kepada para pengusaha, Ali mengaku bukan anggota DPR tapi mempunyai peran yang penting dalam penyetujuan anggaran di DPR. "Ali mengaku bukan anggota DPR, tapi lebih tinggi dari tukang ketik," tutur Abdi. Dalam perjanjian kontrak kerja sama dengan kedua pengusaha, Ali akan mencarikan proyek tahun 2005 yang minimal targetnya Rp 100 miliar. Dalam ketentuan itu, Ali mendapat dana operasional di muka sebesar 1,5 persen dari target, yakni Rp 1,5 miliar. Jika berhasil, dia akan mendapat fee 4,5 persen dari total anggaran yang berhasil didapat. Ali tak membantah atau pun membenarkan saat ditanya apakah Tamsil Linrung mendapat bagian dari kegiatan percaloan itu. Dia hanya mengaku memberitahu kegiatannya kepada anggota DPR dari FPKS itu. Ali mengaku sengaja memakai nama Tamsil Linrung untuk menaikkan pengaruhnya, karena anggota DPR itu merupakan juniornya. Namun Ali gagap ketika ditanya kenapa sampai dua kali mengundang Tamsil Linrung untuk bertemu dengan pengusaha jika hanya sebagai leverage saja. Ali lantas menyatakan menyesal menggunakan nama Tamsil Linrung. Sementara Ketua BK Slamet Effendy Yusuf menyatakan akan mendalami laporan itu dan akan mengonfirmasikannya kepada Tamsil Linrung. BK menerima laporan percaloan itu dari pengusaha yang merasa ditipu Ali. Ali sendiri usai diperiksa membantah diperiksa BK. "Saya tak ada urusan dengan Badan Kehormatan. Saya hanya kebetulan bertemu dengan Pak Slamet," katanya sambil langsung naik Isuzu Panther warna hitam berplat nomor L 2641 AE.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(iy/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close