Kamis, 11/08/2005 13:55 WIB

Tugas dan Fungsi TNI-Polri Akan Disinkronkan dalam RUU Hankam

M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Dephan kini tengah menyiapkan RUU Pertahanan dan Keamanan Negara. RUU yang mengatur sinkronisasi tugas dan fungsi TNI-Polri itu diharapkan bisa dibahas DPR 4-5 bulan lagi. Selain RUU Pertahanan dan Keamanan Negara, Dephan juga menyiapkan tiga RUU lain, yakni RUU Komponen Cadangan, RUU Peradilan Militer, dan RUU Rahasia Negara. "RUU itu (Pertahanan dan Keamanan Negara) akan menyatukan fungsi dan tugas TNI-Polri dan badan-badan lain yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan," jelas Menhan Juwono Sudarsono usai serah terima jabatan tiga pejabat eselon I Dephan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (11/8/2005). RUU tersebut, lanjut Menhan, nantinya akan merapikan dan menyatukan tiga UU dalam satu kerangka yang terpadu. Ketiga UU itu adalah UU Kepolisian, UU Pertahanan Negara, dan UU TNI. "Kita tidak menyatukan kembali TNI dan Polri dari segi strukturnya, tapi pelaksanaan tugas di lapangan. Karena untuk ini harus ada koordinasi, baik untuk keamanan di dalam negeri atau pertahanan ke luar," ungkap Menhan. Selama ini, ketiga UU yang ada terkesan memisahkan dan mengotak-kotakkan tugas dan fungsi TNI-Polri. Sehingga yang satu tidak bisa masuk ke lembaga satunya lagi. Menhan menolak anggapan keluarnya RUU tersebut karena tiga UU yang ada selama ini memiliki banyak kekurangan. Menhan menegaskan sekali lagi bahwa RUU Pertahanan dan Keamanan Negara hanya merapikan beberapa pasal di tiga UU yang sudah ada. "Terutama yang bersifat simpang-siur dan tidak tegas," katanya. Selain masalah sinkronisasi, RUU tersebut juga akan mengatur tentang Bea Cukai, Imigrasi, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Lembaga Sandi Negara. Terkait penyusunan RUU Kerahasiaan Negara, Menhan mengatakan, tidak semata-mata untuk menangani masalah keamanan di dalam negeri dan teror. Tetapi lebih ke arah kerahasiaan negara yang menyangkut masalah informasi, kebijakan, dan strategi. "Jadi ada informasi tertentu yang harus dijaga kerahasiaannya agar tidak diketahui secara umum. Ini agar kebijakan dan langkah-langkah kita tidak diketahui sebelumnya oleh pihak luar, sehingga akan mengancam dan mengganggu kepentingan nasional," papar Menhan.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(umi/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%