detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 19:38 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 14/07/2005 17:24 WIB

Tugas Bupati Temanggung Resmi Diambil Alih Wakilnya

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews
Semarang - Setelah ditetapkan sebagai terdakwa dan menjalani sidang perdananya, Kamis (14/7/2005), tugas Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo resmi diambil alih Wakil Bupati M Irfan. Dengan demikian, Totok tidak berhak lagi mengatur pemerintahan selama beberapa waktu. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Jateng Mardiyanto seusai meresmikan Kantor DPD (Dewan Perwakilan Daerah) asal Jateng di Jl. Pemuda Semarang, Kamis (14/7/2005). Mardiyanto menyatakan, keputusan menonaktifkan Totok itu didasarkan pada surat Mendagri atas nama Presiden RI. "Suratnya tiba tadi malam. Hari ini kita sudah kirimkan ke Temanggung. Jadi sekarang kepemimpinan pemerintahan dipegang oleh Wabup," tuturnya. Meski demikian, lanjut Mardiyanto, Totok tetap diakui sebagai bupati. Karena posisi bupati akan ditentukan berdasar proses hukum yang sekarang sedang berlangsung. Wabup hanya menggantikan tugas Totok, bukan posisinya. "Ya kami mengharapkan proses hukum itu bisa berjalan dengan lancar. Tidak terganggung urusan-urusan politik. Dengan pengambilalihan ini, kami berharap Temanggung dapat kondusif lagi," terangnya. Mardiyanto menambahkan, keputusan pengambilalihan tugas Totok itu sepenuhnya berasal dari pusat. Pihaknya hanya sekadar mengusulkan saja. "Jadi bukan Pemprov yang mengambil keputusan ini, tapi pusat," kata gubernur yang berasal dari kalangan militer ini. Seperti diketahui, Bupati Totok diadili di PN Temanggung karena didakwa terlibat korupsi dana APBD 2004 pada pos pemilu senilai Rp 2,3 miliar. Ia juga diduga terlibat dalam dana pendampingan akuntan publik Rp 400 juta, dana bencana alam Rp 800 juta, bantuan pendidikan keluarga DPRD Rp 1,7 miliar, pembelian kendaraan untuk PNS Rp 2 miliar dan pembangunan jembatan Jengkiling Rp 600 juta. Kini, kelima kasus itu masih disidik Polda Jateng.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(nrl/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
83%
Kontra
17%