detikcom
Kamis, 14/07/2005 17:24 WIB

Tugas Bupati Temanggung Resmi Diambil Alih Wakilnya

Triono Wahyu Sudibyo - detikNews
Semarang - Setelah ditetapkan sebagai terdakwa dan menjalani sidang perdananya, Kamis (14/7/2005), tugas Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo resmi diambil alih Wakil Bupati M Irfan. Dengan demikian, Totok tidak berhak lagi mengatur pemerintahan selama beberapa waktu. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Jateng Mardiyanto seusai meresmikan Kantor DPD (Dewan Perwakilan Daerah) asal Jateng di Jl. Pemuda Semarang, Kamis (14/7/2005). Mardiyanto menyatakan, keputusan menonaktifkan Totok itu didasarkan pada surat Mendagri atas nama Presiden RI. "Suratnya tiba tadi malam. Hari ini kita sudah kirimkan ke Temanggung. Jadi sekarang kepemimpinan pemerintahan dipegang oleh Wabup," tuturnya. Meski demikian, lanjut Mardiyanto, Totok tetap diakui sebagai bupati. Karena posisi bupati akan ditentukan berdasar proses hukum yang sekarang sedang berlangsung. Wabup hanya menggantikan tugas Totok, bukan posisinya. "Ya kami mengharapkan proses hukum itu bisa berjalan dengan lancar. Tidak terganggung urusan-urusan politik. Dengan pengambilalihan ini, kami berharap Temanggung dapat kondusif lagi," terangnya. Mardiyanto menambahkan, keputusan pengambilalihan tugas Totok itu sepenuhnya berasal dari pusat. Pihaknya hanya sekadar mengusulkan saja. "Jadi bukan Pemprov yang mengambil keputusan ini, tapi pusat," kata gubernur yang berasal dari kalangan militer ini. Seperti diketahui, Bupati Totok diadili di PN Temanggung karena didakwa terlibat korupsi dana APBD 2004 pada pos pemilu senilai Rp 2,3 miliar. Ia juga diduga terlibat dalam dana pendampingan akuntan publik Rp 400 juta, dana bencana alam Rp 800 juta, bantuan pendidikan keluarga DPRD Rp 1,7 miliar, pembelian kendaraan untuk PNS Rp 2 miliar dan pembangunan jembatan Jengkiling Rp 600 juta. Kini, kelima kasus itu masih disidik Polda Jateng.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nrl/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%