detikcom
Kamis, 14/07/2005 14:14 WIB

Berebut dengan Ternak

NTT Krisis Air Bersih

Emmy F - detikNews
Kupang - Krisis air bersih mulai melanda sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Lebih dari separuh desa di Timor Barat, Alor dan utara Flores mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk konsumsi rumah tangga. Warga terpaksa berebut air dengan ternak piaraan yang diambil dari embung (penampung air). Sebagian warga lainnya harus berjalan kaki lebih dari tiga kilometer untuk mendapatkan air. Sementara harga air per tangki mulai mencekik. Untuk ukuran tangki 5.000 liter mencapai Rp 65.000 di dalam kota, sedangkan di luar kota, harganya mencapai Rp 100.000 lebih. Di Desa, Pitay, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang misalnya, masyarakat berebut air dengan ternak piaraan seperti kambing, sapi, babi atau kerbau. Beberapa sumur air bawah tanah yang ada di desa tersebut mulai kering. Salah satu sumur umum yang terletak di kompleks gereja Pitay, tak mampu melayani kebutuhan warga. "Hanya sekali timba, airnya langsung kering. Sehingga masyarakat harus membeli air seharga Rp 5.000 dengan menggunakan gerobak dorong," kata Lelin Itha Ndun, pendeta pada gereja tersebut, Kamis (14/7/2005). Hal yang sama disampaikan Das Pian (32), tokoh masyarakat setempat. Menurut dia, pemerintah Kabupaten Kupang pernah memberikan bantuan tangki untuk membantu kebutuhan air bersih warga. Namun akhir 2004 lalu, tangki itu berhenti beroperasi dan ditarik kembali oleh pemerintah Kabupaten Kupang. Krisis air juga melanda Kota Kupang. Hampir sebagian besar warga yang selama ini mengkonsumsi air bersih dari pelayanan PDAM mulai mengeluh. Manajemen PDAM Kupang terpaksa membagi jadwal pelayanan bagi warga karena debit air di semua sumber air yang dikelola PDAM berkurang drastis. Di Kelurahan Fatubesi, Nunleu, Naikoten II, Naikoten I dan Oebobo, misalnya, pelayanan PDAM hanya berlangsung dua kali dalam seminggu. Itu pun dibatasi hanya dua-tiga jam pada malam hari. Sedangkan di Kecamatan Alak, Kota Kupang, warga harus membeli air dari tangki dengan harga mencapai Rp 65.000-75.000. Kesulitan air bersih juga mulai terasa di bagian Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu. Sementara di Kecamatan Amarasi Timur, Amarasi barat, Amarasi Selatan dan Amarasi, Kabupaten Kupang, sebagian tanaman pertanian dan perkebunan warga mulai terlihat layu. Pimpinan Bagian Kegiatan Pemboran Jaringan Air Bawah Tanah Wilayah Timor, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah NTT, Djibrael Klaping, yang dihubungi di Kupang, Kamis (14/7/2005) mengatakan, dalam tahun anggaran 2005, pemerintah hanya menyediakan tujuh sumur bor bagi masyarakat Timor Barat. Sumur bor yang sementara dalam penyelesaian itu, enam di antaranya untuk melayani kebutuhan air bersih di Kecamatan Amanuban Selatan dan Amanuban Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sementara satu unit lainnya untuk kebutuhan masyarakat Desa Tesabela, Kecamatan Kupang barat, Kabupaten Kupang. "Pemerintah sudah melakukan survei di daerah-daerah rawan kekeringan, tetapi tidak ada kandungan air bawah tanah. Daerah-daerah itu akan disiasati dengan cara membangun embung-embung," kata Klaping.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asy/)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%