Selasa, 05/07/2005 01:09 WIB

PP Muhammadiyah Akui Terima DAU Rp 500 Juta

Melly Febrida - detikNews
Malang - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengakui telah menerima sumbangan dari Dana Abadi Umat (DAU) Departemen Agama (Depag) pada tahun 2002 sebesar Rp 500 juta saat Tolhah Hasan menjabat sebagai menteri agama. Dana tersebut diparkir dalam bentuk deposito untuk kegiatan rutin Muhammadiyah. "Kita tidak tahu itu DAU, tapi betul dari sumbangan menteri agama, kita baru tahu itu DAU setelah ada berita mantan menteri agama ditahan," kata Pengurus PP Muhamadiyah M Dasron Hamid dalam sidang pleno III di UMM Dome, Jl. Tlogomas, Malang, Senin (4/7/2005). Selain Muhammadiyah, lanjut Dasron, organisasi lainnya seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Nahdlatul Ulama (NU) juga menerima DAU ini. Dana abadi yang dimiliki oleh Muhammadiyah, menurut Dasron, nilainya sebesar Rp 4,446 miliar. Dan dana itu sudah digunakan untuk berinvestasi. Antara lain deposito senilai Rp 2 miliar, pembelian saham PT Surya Sarana Utama Rp 1,3 miliar, penyertaan modal di PT Persatuan Baru Yogyakarta sebesar Rp 220 juta, dan untuk membeli tanah di Yogyakarta senilai Rp 600 juta. Sementara itu Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif meyakinkan bahwa dana itu sah dan halal. "Itu kan dari umat, jadi dari umat dan untuk umat. Tidak usah dipersoalkan, itu sah, apakah kita menerima kita akan jadi tersangka, jangan berpikir yang keterlaluan," ujar Syaifii. Syafii juga menjelaskan seandainya dana tersebut ditarik kembali tentu Muhammadiyah akan meminta penjelasan alasan penarikan dana. Jika melanggar hukum Muhammadiyah akan menyerahkan dana Rp 500 juta itu. Dalam sidang pleno sebelumnya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) meminta supaya pimpinan pusat menjelaskan tentang dana yang diterima dari Depag sebab dana ini dipertanyakan oleh warga Muhammadiyah di akar rumput.
(ddn/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
84%
Kontra
16%