detikcom
Jumat, 24/06/2005 15:46 WIB

MA Kurangi 5 Tahun Hukuman Tommy Soeharto

Arry Anggadha - detikNews
Jakarta - Tommy Soeharto bisa tersenyum lebar. Betapa tidak, Peninjauan Kembali (PK) Tommy dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Vonis untuk Tommy dikurangi menjadi 10 tahun penjara dari sebelumnya 15 tahun penjara. Keluarnya putusan PK Tommy itu dibenarkan oleh Ketua MA Bagir Manan. "Ya sudah diputus," katanya kepada wartawan, usai salat Jumat di Gedung MA, Jl. Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2005). Bagir tidak berkomentar lebih jauh perihal putusan PK atas kasus pembunuhan Hakim Agung Syaifuddin Kartasasmita oleh Tommy itu. Tapi menurut informasi yang diperoleh wartawan, MA telah mengeluarkan putusan itu sejak tanggal 6 Juni 2005 lalu. Wartawan yang baru hari ini mengetahui adanya putusan tersebut, tidak mendapat informasi mengenai alasan MA mengurangi hukuman Tommy lima tahun. Wartawan hanya memperoleh sebagian kutipan isi putusan itu. Dalam kutipan itu, Tommy yang saat ini mendekam di LP Batu Nusakambangan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata api dan membujuk untuk melakukan pembunuhan berencana. Namun tidak diketahui alasan pengabulan PK. Majelis hakim yang menangani Sidang PK anak mantan penguasa orde baru itu, dipimpin langsung oleh Bagir Manan. Anggotanya yaitu Iskandar Kamil, Harifin Tumpa, Abdul Kadir Mapong, dan Mugihardjo.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fab/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%