detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 08:00 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Minggu, 19/06/2005 22:29 WIB

Bupati Wonogiri Dilaporkan ke Polda Jateng

Muchus Budi R. - detikNews
Solo - Menjelang akhir masa jabatannya, Bupati Wonogiri Begug Purnomosidi tersandung masalah hukum. Dia dilaporkan ke polisi oleh orangtua bayi kembar siam asal Wonogiri yang telah dipisahkan beberapa bulan lalu. Begug dinilai menggelapkan bantuan untuk operasi pemisahan bayi kembar siam, karena semua biaya ditanggung perseorangan. Bayi kembar Siti Mariati dan Siti Mariani telah berhasil dipisahkan pada 11 Februari 2004 lalu di RS Sardjito Yogyakarta. Menurut Daryono, ayah kedua bayi, total dana yang dikeluarkan sejak keduanya dirawat di RS Marga Husada Wonogiri, pemisahan hingga perbaikan klep jantung Siti Mariati mencapai Rp 125,5 juta. Semua dana itu, kata Daryono, ditanggung oleh Sumaryoto, Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang juga berasal dari Wonogiri. Bahkan kedua anak itu untuk selanjutnya juga diambil sebagai anak angkat oleh Sumaryoto. Daryono mengatakan tidak ada dana bantuan seperser pun dari pihak Pemkab Wonogiri untuk pemisahan kedua bayinya. "Saya maupun istri saya (Luluk Khusnaini) tidak pernah mendapatkan bantuan itu. Bahkan saya baru mengetahui ada tindakan Pak Bupati meminta bantuan ke instansi-instansi, sekitar dua bulan lalu ketika pulang ke Wonogiri setelah bekerja di Surabaya. Karena itulah pada tanggal 16 Juni 2005 lalu saya melaporkan Pak Bupati ke polisi," ujar Daryono kepada wartawan di Solo, Minggu (19/6/2005) petang. Warga Pencil, Rejosari, Jatisrono, Wonogiri, tersebut mengetahui Bupati Wonogiri menerbitkan surat No 440/398 tertanggal 23 Januari 2004 perihal permohonan bantuan penanganan bayi kembar siam, yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor se-Kabupaten Wonogiri, Kabag Setda Kabupaten Wonogiri, Camat dan Pimpinan Perusda di Wonogiri. Daryono juga mengaku dirinya telah diperiksa polisi berkaitan dengan laporannya itu dengan nomor laporan No Pol: LP/137/VI/ 2005/Reskrim. Sebanyak 21 pertanyaan telah diajukan kepadanya dalam kapasitas sebagai saksi korban. Dwi Saputra SH dari Law Office Dwi Saputra dan Patners Semarang selaku kuasa hukum pelapor mendesak Polda Jateng segera mengusut tuntas kasus tersebut dengan secepatnya melakukan pemeriksaan saksi-saksi, memblokir dan menyita rekening Bupati Wonogiri dan menetapkannya sebagai tersangka. "Apa yang telah dilakukan oleh Bupati Wonogiri tersebut adalah tindakan komersialisasi operasi bayi kembar siam yang merupakan anak klien kami. Parahnya lagi partisipasi masyarakat yang telah ikut membantu biaya operasi tersebut hingga saat ini tidak pernah direalisasikan," ujar Dwi Saputra. Bupati Wonogiri Begug Purnomosidi berkali-kali dihubungi melalui telepon selularnya tidak pernah diangkat meskipun dalam status aktif. Sementara itu, Sekda Kabupaten Wonogiri Mulyadi menolak memberikan keterangan dengan alasan tidak mengetahui persoalan tersebut. Dia hanya mengatakan Bupati Wonogiri saat ini sedang berada di Jakarta.

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(san/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
84%
Kontra
16%