detikcom
Kamis, 09/06/2005 07:59 WIB

KBRI Doha Bantah Hidup Glamor

Shinta Shinaga - detikNews
Jakarta - Hidup pas-pasan bahkan tidak cukup di negeri orang. Begitulah gambaran kehidupan diplomat Indonesia yang bertugas di Qatar. Jauh dari kesan glamor. Gambaran itu disampaikan KBRI Doha, Qatar terkait tuduhan publik yang menyatakan para diplomat Indonesia hidup mewah di luar negeri. "Tuduhan itu setidak-tidaknya tidak terbukti dalam kehidupan para diplomat yang bertugas di Qatar," sebut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di Doha Abdul Wahid Maktub dalam pernyataan tertulis kepada detikcom, Kamis (9/6/2005). Tunjangan Penghidupan di Luar Negeri (TPLN) yang diterima, disebut Maktub, justru kerap tidak dapat mencukupi kebutuhan minimal per bulan. Di lain pihak, para diplomat dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kebiasaan diplomatik. "Oleh karena itu kehidupan diplomat Indonesia di Qatar harus disesuai dengan prinsip kesederhanaan alias with less we do more. Jadi jauh dari kesan mewah dan glamor sebagaimana yang diduga banyak orang," sebut Maktub. Dia mengilustrasikan seorang sekretaris kedua yang bertugas di KBRI Doha hanya mendapat TPLN sebesar US$ 4.600 dikalikan 66 persen menjadi US$ 3.036 sebagai gaji dasar. Kemudian ditambah dengan tunjangan istri sebesar 15 persen dari gaji dasar dan tunjangan untuk anak sebesar 10 persen dari gaji dasar. Dengan memiliki satu istri dan dua anak, sekretaris kedua tersebut mendapat TPLN sebesar US$ 4.098. Kemudian ditambah 25 persen, yaitu US$ 1.024 untuk tunjangan sewa rumah. Secara keseluruhan, sekretaris kedua tersebut menerima US$ 5.123. "Pengeluaran sekretaris kedua tersebut pada kenyataannya jauh lebih mahal dari tunjangan maupun penghasilan yang diterimanya," sebut Maktub. Sewa rumah di Doha sebesar US$ 2.060. Itupun rumahnya standar dan cenderung tidak terlalu baik dibandingkan dengan diplomat Bangladesh dan Nepal di Doha. Padahal jatahnya hanya US$ 1.024, walhasil tekor US$ 1.036. Sewa rumah di Doha pada tahun 2005 mengalami kenaikan 200-250 persen dibandingkan dengan tahun 2003. Biaya pendidikan di sekolah internasional yang paling murah sebesar minimal US$ 500 per anak. Dua anak menjadi US$ 1.000. Biaya listrik, telepon, dan air sedikit-dikitnya setelah dihemat-hemat paling tidak sebesar US$ 350 per bulan. Biaya kebutuhan bulanan keluarga paling hemat US$ 1.000. Biaya cicilan mobil US$ 800 per bulan, di mana kendaraan dibeli sendiri dan tidak ditanggung kantor. Biaya pengembalian pinjaman ke kantor US$ 550 per bulan untuk pembayaran uang muka pembelian kendaraan yang dibayar sejumlah tersebut selama 20 bulan. "Jadi dengan penghasilan sebesar US$ 5.123, setelah dikurangi pengeluaran rutin, TPLN yang diterima oleh sekretaris kedua tidak dapat mencukupi kebutuhan minimal yang bersangkutan per bulan. Ini jelas jauh dari kesan glamor seperti yang dituduhkan," sebut Maktub.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(sss/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%