detikcom
Kamis, 09/06/2005 07:59 WIB

KBRI Doha Bantah Hidup Glamor

Shinta Shinaga - detikNews
Jakarta - Hidup pas-pasan bahkan tidak cukup di negeri orang. Begitulah gambaran kehidupan diplomat Indonesia yang bertugas di Qatar. Jauh dari kesan glamor. Gambaran itu disampaikan KBRI Doha, Qatar terkait tuduhan publik yang menyatakan para diplomat Indonesia hidup mewah di luar negeri. "Tuduhan itu setidak-tidaknya tidak terbukti dalam kehidupan para diplomat yang bertugas di Qatar," sebut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di Doha Abdul Wahid Maktub dalam pernyataan tertulis kepada detikcom, Kamis (9/6/2005). Tunjangan Penghidupan di Luar Negeri (TPLN) yang diterima, disebut Maktub, justru kerap tidak dapat mencukupi kebutuhan minimal per bulan. Di lain pihak, para diplomat dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kebiasaan diplomatik. "Oleh karena itu kehidupan diplomat Indonesia di Qatar harus disesuai dengan prinsip kesederhanaan alias with less we do more. Jadi jauh dari kesan mewah dan glamor sebagaimana yang diduga banyak orang," sebut Maktub. Dia mengilustrasikan seorang sekretaris kedua yang bertugas di KBRI Doha hanya mendapat TPLN sebesar US$ 4.600 dikalikan 66 persen menjadi US$ 3.036 sebagai gaji dasar. Kemudian ditambah dengan tunjangan istri sebesar 15 persen dari gaji dasar dan tunjangan untuk anak sebesar 10 persen dari gaji dasar. Dengan memiliki satu istri dan dua anak, sekretaris kedua tersebut mendapat TPLN sebesar US$ 4.098. Kemudian ditambah 25 persen, yaitu US$ 1.024 untuk tunjangan sewa rumah. Secara keseluruhan, sekretaris kedua tersebut menerima US$ 5.123. "Pengeluaran sekretaris kedua tersebut pada kenyataannya jauh lebih mahal dari tunjangan maupun penghasilan yang diterimanya," sebut Maktub. Sewa rumah di Doha sebesar US$ 2.060. Itupun rumahnya standar dan cenderung tidak terlalu baik dibandingkan dengan diplomat Bangladesh dan Nepal di Doha. Padahal jatahnya hanya US$ 1.024, walhasil tekor US$ 1.036. Sewa rumah di Doha pada tahun 2005 mengalami kenaikan 200-250 persen dibandingkan dengan tahun 2003. Biaya pendidikan di sekolah internasional yang paling murah sebesar minimal US$ 500 per anak. Dua anak menjadi US$ 1.000. Biaya listrik, telepon, dan air sedikit-dikitnya setelah dihemat-hemat paling tidak sebesar US$ 350 per bulan. Biaya kebutuhan bulanan keluarga paling hemat US$ 1.000. Biaya cicilan mobil US$ 800 per bulan, di mana kendaraan dibeli sendiri dan tidak ditanggung kantor. Biaya pengembalian pinjaman ke kantor US$ 550 per bulan untuk pembayaran uang muka pembelian kendaraan yang dibayar sejumlah tersebut selama 20 bulan. "Jadi dengan penghasilan sebesar US$ 5.123, setelah dikurangi pengeluaran rutin, TPLN yang diterima oleh sekretaris kedua tidak dapat mencukupi kebutuhan minimal yang bersangkutan per bulan. Ini jelas jauh dari kesan glamor seperti yang dituduhkan," sebut Maktub.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(sss/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 21/07/2014 12:41 WIB
    Wamenhub: Jembatan Comal Bikin Jalur Darat Lebih Kompleks, Ada 3 Alternatif
    Gb Jembatan Comal, Pemalang, Jateng, yang ambles pada Jumat (18/7) malam lalu membuat mudik via jalur darat lebih kompleks. Memang Kementerian PU mengebut pengerjaan jembatan itu. Namun di satu sisi harus menunggu kelayakannya. Ada 3 alternatif jalur mudik menghindari Jembatan Comal.
ProKontra Index »

Polisi akan Razia dan Bubarkan Sahur on The Road

Dari hari ke hari, Sahur on The Road (SOTR) alias sahur keliling yang awalnya niatnya baik, membagi-bagikan sahur ke warga tidak mampu, kini melenceng semakin meresahkan, melakukan vandalisme hingga pembacokan. Terakhir Senin (21/7) dini hari, beberapa korban pembacokan kelompok SOTR berjatuhan. Polda Metro Jaya akan merazia, membubarkan hingga menindak kelompok SOTR yang melakukan tindak pidana. Bila Anda setuju dengan tindakan Polda Metro Jaya, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%