detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Senin, 21/04/2014 12:44 , Sumber : Radio Republik Indonesia

Kamis, 02/06/2005 16:06 WIB

Calon Bermasalah, KPUD Sumut Panggil KPUD Tobasa

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - KPU Sumatera Utara akan memanggil KPU Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Pemanggilan ini terkait dipersoalkannya kebijaksanaan KPUD Tobasa yang mengeluarkan surat keputusan No 270/307/KPU.TS/2005 tentang penetapan lima paket calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tobasa. "Kita akan melakukan pertemuan besok siang di kantor KPU Sumut ini," kata Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution pada wartawan, Kamis (2/6/2005) di kantornya Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan. Persoalan yang menghinggapi KPU Tobasa terjadi karena salah satu lima paket yang ditetapkan untuk maju dalam pencalonan bukanlah pasangan yang diajukan PLH DPC PDI Perjuangan Tobasa, selaku pemegang mandat dari DPP PDI Perjuangan. Mereka mengusung pasangan Basar Simanjuntak dan Togar Manurung, sebagai calon bupati dan wakil bupati. Belakangan, kasus ini juga dibawa ke pengadilan. Pada 19 Mei lalu, KPUD Tobasa digugat PLH DPC PDI Perjuangan Tobasa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan objek gugatan Surat Keputusan KPU Toba Samosir No 270/307/KPU.TS/2005 tentang penetapan lima paket calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tobasa. Kebijakan KPUD Tobasa yang menetapkan pasangan lain itu tidak terlepas dari konflik di tubuh PDI Perjuangan sendiri. Pengurus DPC PDI Perjuangan Tobasa sebelumnya yang dibekukan mengusulkan Monang Sitorus dan Mindo Tua Siagian. "Jika ada dualisme kepartaian seperti itu, seharusnya KPU Tobasa menyurati DPP PDI Perjuangan untuk mengetahui siapa kepengurusan yang sah sebelum mengeluarkan SK," kata Irham Buana. Irham sendiri juga heran mengapa KPU Tobasa tidak melaporkan masalah ini ke KPU Sumatera Utara, sehingga masalahnya tidak bisa cepat dieliminir.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(asy/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%
MustRead close