detikcom
Kamis, 02/06/2005 16:06 WIB

Calon Bermasalah, KPUD Sumut Panggil KPUD Tobasa

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - KPU Sumatera Utara akan memanggil KPU Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Pemanggilan ini terkait dipersoalkannya kebijaksanaan KPUD Tobasa yang mengeluarkan surat keputusan No 270/307/KPU.TS/2005 tentang penetapan lima paket calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tobasa. "Kita akan melakukan pertemuan besok siang di kantor KPU Sumut ini," kata Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution pada wartawan, Kamis (2/6/2005) di kantornya Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan. Persoalan yang menghinggapi KPU Tobasa terjadi karena salah satu lima paket yang ditetapkan untuk maju dalam pencalonan bukanlah pasangan yang diajukan PLH DPC PDI Perjuangan Tobasa, selaku pemegang mandat dari DPP PDI Perjuangan. Mereka mengusung pasangan Basar Simanjuntak dan Togar Manurung, sebagai calon bupati dan wakil bupati. Belakangan, kasus ini juga dibawa ke pengadilan. Pada 19 Mei lalu, KPUD Tobasa digugat PLH DPC PDI Perjuangan Tobasa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan objek gugatan Surat Keputusan KPU Toba Samosir No 270/307/KPU.TS/2005 tentang penetapan lima paket calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tobasa. Kebijakan KPUD Tobasa yang menetapkan pasangan lain itu tidak terlepas dari konflik di tubuh PDI Perjuangan sendiri. Pengurus DPC PDI Perjuangan Tobasa sebelumnya yang dibekukan mengusulkan Monang Sitorus dan Mindo Tua Siagian. "Jika ada dualisme kepartaian seperti itu, seharusnya KPU Tobasa menyurati DPP PDI Perjuangan untuk mengetahui siapa kepengurusan yang sah sebelum mengeluarkan SK," kata Irham Buana. Irham sendiri juga heran mengapa KPU Tobasa tidak melaporkan masalah ini ke KPU Sumatera Utara, sehingga masalahnya tidak bisa cepat dieliminir.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asy/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%