detikcom

Kamis, 02/06/2005 16:06 WIB

Calon Bermasalah, KPUD Sumut Panggil KPUD Tobasa

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - KPU Sumatera Utara akan memanggil KPU Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Pemanggilan ini terkait dipersoalkannya kebijaksanaan KPUD Tobasa yang mengeluarkan surat keputusan No 270/307/KPU.TS/2005 tentang penetapan lima paket calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tobasa. "Kita akan melakukan pertemuan besok siang di kantor KPU Sumut ini," kata Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution pada wartawan, Kamis (2/6/2005) di kantornya Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan. Persoalan yang menghinggapi KPU Tobasa terjadi karena salah satu lima paket yang ditetapkan untuk maju dalam pencalonan bukanlah pasangan yang diajukan PLH DPC PDI Perjuangan Tobasa, selaku pemegang mandat dari DPP PDI Perjuangan. Mereka mengusung pasangan Basar Simanjuntak dan Togar Manurung, sebagai calon bupati dan wakil bupati. Belakangan, kasus ini juga dibawa ke pengadilan. Pada 19 Mei lalu, KPUD Tobasa digugat PLH DPC PDI Perjuangan Tobasa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan objek gugatan Surat Keputusan KPU Toba Samosir No 270/307/KPU.TS/2005 tentang penetapan lima paket calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tobasa. Kebijakan KPUD Tobasa yang menetapkan pasangan lain itu tidak terlepas dari konflik di tubuh PDI Perjuangan sendiri. Pengurus DPC PDI Perjuangan Tobasa sebelumnya yang dibekukan mengusulkan Monang Sitorus dan Mindo Tua Siagian. "Jika ada dualisme kepartaian seperti itu, seharusnya KPU Tobasa menyurati DPP PDI Perjuangan untuk mengetahui siapa kepengurusan yang sah sebelum mengeluarkan SK," kata Irham Buana. Irham sendiri juga heran mengapa KPU Tobasa tidak melaporkan masalah ini ke KPU Sumatera Utara, sehingga masalahnya tidak bisa cepat dieliminir.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asy/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
60%
Kontra
40%