Detik.com News
Detik.com
Kamis, 02/06/2005 16:06 WIB

Calon Bermasalah, KPUD Sumut Panggil KPUD Tobasa

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - KPU Sumatera Utara akan memanggil KPU Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Pemanggilan ini terkait dipersoalkannya kebijaksanaan KPUD Tobasa yang mengeluarkan surat keputusan No 270/307/KPU.TS/2005 tentang penetapan lima paket calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tobasa. "Kita akan melakukan pertemuan besok siang di kantor KPU Sumut ini," kata Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution pada wartawan, Kamis (2/6/2005) di kantornya Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan. Persoalan yang menghinggapi KPU Tobasa terjadi karena salah satu lima paket yang ditetapkan untuk maju dalam pencalonan bukanlah pasangan yang diajukan PLH DPC PDI Perjuangan Tobasa, selaku pemegang mandat dari DPP PDI Perjuangan. Mereka mengusung pasangan Basar Simanjuntak dan Togar Manurung, sebagai calon bupati dan wakil bupati. Belakangan, kasus ini juga dibawa ke pengadilan. Pada 19 Mei lalu, KPUD Tobasa digugat PLH DPC PDI Perjuangan Tobasa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan objek gugatan Surat Keputusan KPU Toba Samosir No 270/307/KPU.TS/2005 tentang penetapan lima paket calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tobasa. Kebijakan KPUD Tobasa yang menetapkan pasangan lain itu tidak terlepas dari konflik di tubuh PDI Perjuangan sendiri. Pengurus DPC PDI Perjuangan Tobasa sebelumnya yang dibekukan mengusulkan Monang Sitorus dan Mindo Tua Siagian. "Jika ada dualisme kepartaian seperti itu, seharusnya KPU Tobasa menyurati DPP PDI Perjuangan untuk mengetahui siapa kepengurusan yang sah sebelum mengeluarkan SK," kata Irham Buana. Irham sendiri juga heran mengapa KPU Tobasa tidak melaporkan masalah ini ke KPU Sumatera Utara, sehingga masalahnya tidak bisa cepat dieliminir.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asy/)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%