detikcom
Senin, 25/04/2005 11:46 WIB

Minta Uang Debu & Bising, Warga Kebon Melati Demo Pengembang

Hendi Suhendratio - detikNews
Jakarta - Udara bersih dan suasana nyaman tentu jadi dambaan warga, bukan debu tebal dan suara bising. Warga pun minta kompensasi Rp 2 juta pada pengembang. Sebelum ada proyek pembangunan Jakarta City Center Waduk Melati Tanah Abang, warga Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat hidup nyaman dan tenteram. Namun begitu proyek tersebut berlangsung, suasana pun berubah. Kendaraan-kendaraan proyek berukuran besar hilir mudik. Jalanan pun berguncang saat kendaraan bermuatan berat itu lewat. Tidak hanya itu, debu pekat beterbangan memenuhi atmosfer. Mau tak mau warga menghirupnya. Walhasil tenggorokan gatal, batuk-batuk, dan paru-paru pun kotor. Belum lagi polusi pendengaran. Suara-suara bising dari mesin-mesin proyek membuat warga tak lagi bisa menikmati kehidupan yang tenang. Tak tahan menerima keadaan itu setiap hari, seratusan warga yang kebanyakan kaum ibu mendemo pengembang. Mereka melakukan aksi penutupan jalan masuk bagi kendaraan proyek. Aksi dimulai pukul 08.00 WIB, Senin (25/4/2005). Warga menutup jalan dengan memblokade satu dari dua jalan masuk. Potongan-potongan kayu dibakar di tengah jalan. Beberapa drum kosong yang diisi kayu dan dibakar juga diletakkan di tengah jalan. Satu jam kemudian, pihak pengembang menemui warga dan mengajak perwakilan warga untuk melakukan negosiasi. Warga menuntut kompensasi uang debu dan kebisingan sebesar Rp 2 juta per kepala keluarga per bulan. Namun negosiasi tidak menghasilkan keputusan, dan hal serupa sudah terjadi tiga kali. Sebab ternyata sebelumnya pihak pengembang sudah pernah memberi kompensasi Rp 500 ribu per kepala keluarga. "Kami juga sudah memberikan tiga hal kepada warga, yakni perbaikan rumah, biaya kesehatan, dan perekrutan tenaga kerja," kata Karimun Manurung dari pihak pengembang saat dikonfirmasi detikcom. Menurut dia, ada sekitar 720 kepala keluarga. Jika tuntutan warga dipenuhi, yakni Rp 2 juta per kepala keluarga per bulan, maka pengembang harus menyediakan Rp 1,4 miliar per bulan. "Nilai itu besar sekali. Padahal kami sudah memberikan kompensasi dan tiga hal tadi, yakni perbaikan rumah, biaya kesehatan, dan perekrutan tenaga kerja. Itu sudah kita lakukan," ujar Karimun Manurung. Sedangkan Rio, warga Kebon Melati RW 9 bertekad pihaknya akan tetap menuntut dan melakukan aksi. "Kita sudah tiga kali negosiasi tapi belum ada hasil. Pengembang tidak peduli kepada warga. Kita akan tetap terus beraksi. Yang penting kita tidak anarkis," ujarnya. Ibu Yaya mengeluhkan kondisi kesehatan anaknya yang jadi sakit-sakitan sejak kegiatan proyek berlangsung. "Anak saya sakit, sejak ada pembangunan jadi suka radang tenggorokan dan batuk-batuk. Rumah saya sering bergetar, terasa seperti gempa, dan genteng-genteng rusak," tuturnya. Beberapa poster juga diusung warga. Antara lain bertuliskan "Kebisingan dan debu mengganggu hidup kami" dan "Bukan janji yang kami perlu, tapi bukti yang kami inginkan". Pukul 10.30 WIB warga membubarkan diri dengan tertib. Kegiatan pengembang tetap terus berjalan karena warga hanya memblokir satu dari dua jalan masuk. Dua mobil patroli polisi tampak berjaga-jaga. Meski demikian potongan kayu dan drum yang dibakar warga belum disingkirkan dari jalanan.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(sss/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%