detikcom
Jumat, 08/04/2005 18:48 WIB

Potensi Peredaran Obat Palsu di Maluku Sangat Besar

M Hanafi Holle - detikNews
Ambon - Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Ambon, Boy Winowoda, mengaku kaget mendengar ada obat malaria palsu yang beredar di Maluku. "Ini kan baru bersifat dugaan, kalau pembuktiannya kita harus melakukan uji labotarium," kata Boy, Jumat (8/4/2005). Pernyataan Boy menanggapi penjelasan Kepala Subdin Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2M-PL) Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr Justini Pawa, bahwa di apotek-apotek Maluku dijual obat malaria palsu jenis fasindar. Meskipun begitu, dirinya mengakui potensi beredarnya obat palsu di Maluku sangat besar. Alasannya, terlalu banyak pintu masuk ke Maluku sehingga sulit dilakukan pengawasan. "Maksud saya orang yang masuk ke Masohi bukan saja lewat pelabuhan udara dan pelabuhan laut, tetapi bisa juga dengan perahu-perahu. Maluku inikan daerah kepulauan dan untuk mengawasinya sangat berat," jelas Boy. Selain sulit melakukan pengawasan terhadap jalur masuk obat-obatan dari luar Maluku, personel yang dimiliki Balai POM juga tergolong sangat terbatas untuk mengawasi peredaran obat di tujuh kabupaten dan satu kota di Maluku. Jumlah personel bagian pemeriksaan dan penyelidikan hanya ada enam orang dibantu empat tenaga asistensi. Sementara tenaga di bagian labotarium 17 orang dan bagian Sertifikasi dan Layanan Informasi Kosumen tiga orang. Akibat tenaga operasi lapangan hanya 10 orang dan dengan wilayah Maluku yang luas mengakibatkan teknis pengawasan di kabupaten/kota dalam setahun hanya bisa dilakukan tiga sampai empat kali. "Terhadap produk yang sama biasanya kita tidak sampai tiga kali pengawasan," katanya. Khusus untuk obat malaria, menurut Boy, banyak jenis yang beredar di Masohi antara lain fansidar, malarex, cloroquin dan resoclin. Obat-obatan ini memiliki ketentuan untuk dijual di pasaran. Kalau memiliki tanda bebas maka obat tersebut bisa di jual bebas di pasar dan jika tidak maka dilarang keras dan hanya boleh diperdagangkan di apotek dengan resep dokter. Fansidar termasuk jenis obat keras dan hanya bisa dijual di apotik. Obat jenis ini juga harus disalurkan melalui sarana resmi yang berhak menyalurkan obat seperti PBF (Pedagang Besar Farmasi). "Kalau memang terbukti benar fansidar yang dijual di apotek di Masohi itu palsu, maka kita akan telusuri sumbernya lewat investigasi sumber asalnya, mungkin pada waktu kita operasi pengawasan tidak sempat tersisir. Pada akhir April ini kita akan turun ke lapangan untuk mengecek kebenarannya," jelas Boy. Bantah Terkait hal ini, salah satu dokter yang berhasil dihubungi detikcom di kediamannya, dr M. Latumapayahu, membantah jika ada obat jenis fansidar palsu yang beredar di Masohi. Dia juga memintah pihak balai POM untuk segera meneliti adanya obat palsu tersebut. "Kalau itu palsu, segera turun teliti. Saya juga bingung mendengarnya," tampik dia. Dikatakannya, obat fansidar banyak sekali dikonsumsi warga Masohi. "Banyak sekali warga konsumsi obat ini, karena obat itu cepat sekali menyembuhkan penyakit malaria," ujarnya. Pantauan detikcom di sejumlah apotek di Masohi, obat fansidar dijual dengan harga berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 20.000. Sementara harga jual per butir di kota Ambon Rp 6.000. Beberapa pemilik apotek yang enggan menyebutkan namanya mengaku kaget dengan hasil penemuan pihak LSM yang direkomendasikan ke Dinkes provinsi Maluku. "Kami tidak tahu, apakah obat fansidar yang kami jual ini palsu atau tidak. Distribusinya dari kota Ambon," ujar salah satu pemilik apotek di kota Masohi.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nrl/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%