detikcom
Senin, 07/03/2005 11:57 WIB

Pertahankan Ambalat, Pasukan Marinir Dikirim ke Tarakan

Arifin Asydhad - detikNews
Jakarta - Untuk mempertahankan perairan Ambalat, yang menjadi sengketa antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, pasukan Marinir juga sudah dikerahkan ke Tarakan. Pengiriman pasukan ini sesuai perintah KSAL Laksamana Madya Slamet Soebijanto. "Kita sudah mengirimkan pasukan satu satgas," kata Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen (Mar) Safzen Noerdin saat dihubungi detikcom, Senin (7/3/2005). Safzen tidak bersedia menjelaskan berapa personel tepatnya pasukan satu satgas itu. Menurut dia, pasukan Marinir itu telah dikerahkan ke Tarakan sejak tiga hari lalu. Sampai saat ini, belum ada perintah lagi dari KSAL baik tentang pengiriman pasukan tambahan atau lainnya. "Perintah dari KSAL masih sebatas itu. Kita akan menunggu perintah selanjutnya," ungkapnya. Terkait dengan blok Ambalat yang berada di Kalimantan Timur, Presiden SBY telah berbicara langsung via telepon dengan PM Abdullah Badawi pada Senin pagi. Namun, pada Minggu (6/3/2005) Tentara Laut Diraja Malaysia kembali melakukan provokasi dengan memasuki wilayah Indonesia di Laut Sulawesi. Pesawat pengintai maritim Malaysia jenis Beech Craft B 200 T Super King melakukan manuver sebanyak enam kali di wilayah Indonesia. Sebelumnya, pada Sabtu (5/3/2005), KRI Rencong, salah satu dari lima KRI yang berjaga di daerah perbatasan itu, memergoki Kapal AL Malaysia, TLDM KD Kerambit. Tentu, kejadian ini bisa mengakibatkan peningkatan ketegangan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Pasalnya, pemerintah Indonesia sebelumnya sudah meminta agar kapal dan pesawat Malaysia diminta tidak berlabuh dan terbang di kawasan Indonesia itu. Sempat terjadi ketegangan, karena sebelumnya kapal Malaysia meminta KRI Rencong segera meninggalkan wilayah itu. Namun, KRI Rencong malah mendekati kapal Malaysia itu dan mengusirnya dari wilayah itu. Tidak terjadi saling kontak tembak.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asy/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%