Jumat, 04/03/2005 13:28 WIB

Kasus Korupsi Rp 8,6 M

Bupati Singkil Jadi Tersangka

Nur Raihan - detikNews
Banda Aceh - Bupati Singkil, Makmur Syahputra, resmi menjadi tersangka kasus korupsi penggelapan dana kas daerah Singkil senilai Rp 8,6 miliar, Jumat (4/3/2005). Bersamaan dengan itu, berkas perkara diserahkan ke jaksa penyidik di Kejati NAD. Pemeriksaan akan dimulai awal pekan depan. "Setelah tim intel Kejati NAD melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti yang cukup kita tetapkan bupati dan beberapa lainnya menjadi tersangka dalam kasus penyimpangan pengeluaran dana dari kas daerah," jelas Asintel Kajati NAD, Gerry Yasid kepada wartawan di Kejati NAD, Banda Aceh, Jumat (4/3/2005). Gerry menambahkan, selain Bupati, Sekretaris Daerah Ridwan Hasan dan Kabag Keuangan Dicar Sinaga serta sejumlah pejabat eksekutif lainnya, juga terlibat dalam kasus ini. Barang bukti yang telah dikumpulkan berupa kas bon, surat peyetoran pajak, nota dinas dan memo. "Pokoknya semua barang bukti tersebut dalam rangka mengeluarkan uang dari kas daerah," terang Gerry. Menurut Gerry, ini merupakan kasus pertama yang berhasil dibuka sejak terjadinya bencara gempa bumi dan tsunami di Aceh. Dikatakannya, bencana nasional tersebut tidak membuat jajarannya lengah. "Kita tetap eksis melakukan penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi," tandas Gerry. Dia juga berjanji untuk kedepannya, akan ada banyak kasus serupa yang segera diungkap.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nrl/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
79%
Kontra
21%