Jumat, 04/03/2005 13:28 WIB

Kasus Korupsi Rp 8,6 M

Bupati Singkil Jadi Tersangka

Nur Raihan - detikNews
Banda Aceh - Bupati Singkil, Makmur Syahputra, resmi menjadi tersangka kasus korupsi penggelapan dana kas daerah Singkil senilai Rp 8,6 miliar, Jumat (4/3/2005). Bersamaan dengan itu, berkas perkara diserahkan ke jaksa penyidik di Kejati NAD. Pemeriksaan akan dimulai awal pekan depan. "Setelah tim intel Kejati NAD melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti yang cukup kita tetapkan bupati dan beberapa lainnya menjadi tersangka dalam kasus penyimpangan pengeluaran dana dari kas daerah," jelas Asintel Kajati NAD, Gerry Yasid kepada wartawan di Kejati NAD, Banda Aceh, Jumat (4/3/2005). Gerry menambahkan, selain Bupati, Sekretaris Daerah Ridwan Hasan dan Kabag Keuangan Dicar Sinaga serta sejumlah pejabat eksekutif lainnya, juga terlibat dalam kasus ini. Barang bukti yang telah dikumpulkan berupa kas bon, surat peyetoran pajak, nota dinas dan memo. "Pokoknya semua barang bukti tersebut dalam rangka mengeluarkan uang dari kas daerah," terang Gerry. Menurut Gerry, ini merupakan kasus pertama yang berhasil dibuka sejak terjadinya bencara gempa bumi dan tsunami di Aceh. Dikatakannya, bencana nasional tersebut tidak membuat jajarannya lengah. "Kita tetap eksis melakukan penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi," tandas Gerry. Dia juga berjanji untuk kedepannya, akan ada banyak kasus serupa yang segera diungkap.

Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nrl/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%