detikcom

Selasa, 18/01/2005 13:38 WIB

PBNU Minta Isu Kristenisasi Tak Jadi Petaka Baru di Aceh

M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi meminta upaya-upaya kristenisasi dan islamisasi tidak menjadi malapetaka baru di Aceh. Anak-anak yang ke luar dari Aceh harus didata dan terjamin kemananannya. Demikian disampaikan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, jakarta Pusat, Selasa (18/1/2005). Mengenai masalah Worldhelp, kata Hasyim, dirinya telah ditelepon Ketua Umum PGI Andreas Jewangue yang mengatakan tidak benar ada upaya kristenisasi anak-anak Aceh pada Jumat (14/1/2005) lalu. "Lembaga kristen seperti PGI dan KWI telah melarang upaya kristenisasi di Aceh sehingga, kalau terjadi besar kemungkinan itu dilakukan pihak luar negeri atau asing dan itu tidak merupakan struktur keagamaan tetapi kepentingan," ungkap Hasyim. "Jadi di sini harus didudukkan perkara yang sebenarnya supaya kristenisasi atau islamisasi tidak menjadi malapetaka baru. Padahal, penanggulangan Aceh belum selesai,' imbuhnya. Untuk itu, menurut dia, PBNU mengusulkan harus ada jaminan bagi anak-anak yang ke luar dari Aceh. Aman dari hal-hal yang dikhawatirkan, aman dari tangan tangan yang tidak bertanggung jawab atau aman dari orang yang secara kultural mungkin berbenturan dengan kultur di Aceh sehingga seluruhnya yang ke luar harus terdata dengan baik. "Ini pun kalau daya tampung pendidikan di Aceh tidak memenuhi lagi tetapi yang terpenting adalah revitalisasi kemampuan di Aceh sendiri," demikian Hasyim.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(aan/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
69%
Kontra
31%