detikcom
Jumat, 07/01/2005 07:07 WIB

Penyidik Periksa Saksi Kasus Adiguna Sutowo Harus Pro Justitia

Maryadi - detikNews
Jakarta - Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengingatkan tim penyidik polisi yang menangani kasus penembakan di Fluid Club Hotel Hilton dengan tersangka Adiguna Sutowo untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi harus secara pro justitia. Ini dilakukan agar para saksi nantinya tidak mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) saat di persidangan. "Sangat mungkin bagi saksi untuk mencabut BAP ketika di pengadilan. Kesaksiannya akan beda saat diperiksa polisi dengan saat diperiksa pengadilan," kata Adrianus saat dihubungi detikcom melalui telepon di Jakarta, Jumat (7/1/2005). Menurut Adrianus, para saksi itu dimungkinkan akan mencabut BAP saat memberikan kesaksian di pengadilan dengan beberapa sebab. "Itu terjadi karena saksi itu diancam, diintimidasi atau malah diberi imbalan sejumlah uang. Tadinya saksi menyatakan si tersangka melakukan, lalu pada saat persidangan menyatakan tidak melakukan, dan malah mereka mencabut BAP," kata Adrianus. Makanya untuk membentengi hal itu, kata Adrianus, tim penyidik harus membuat BAP pro justitia. "Para saksi harus memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga jika dia mencabut BAP-nya hakim akan tetap berpendapat lain," katanya. Dia mengingatkan hal ini karena cabut-mencabut BAP sering terjadi dalam proses persidangan. "Karena setelah penyidikan selesai dan berkas dilimpahkan ke kejaksaan dan ke pengadilan ada jangka waktu yang panjang. Nah dalam perjalanan ini digunakan tersangka untuk mempengaruhi saksi," tandasnya. Namun Adrianus yakin, polisi sudah memahami hal ini dan sudah melakukan penyidikan secara pro justitia terhadap para saksi.
(mar/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%