detikcom

Senin, 03/01/2005 13:53 WIB

Penanganan Pasca Tsunami di Nias Masuki Tahap Rehabilitasi

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Penanganan pasca gempa dan tsunami di Pulau Nias saat ini tinggal memasuki tahap rehabilitasi. Sedangkan penanganan korban luka dan meninggal telah selesai dilakukan pekan lalu. Hal ini disampaikan utusan khusus presiden untuk penanganan gempa dan tsunami di Pulau Nias, TB Silalahi usai menghadap presiden di Kantor Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, (3/1/2005). "Kondisi Nias under control sejak H+3," tegas Silalahi. Untuk tahap rehabilitasi yang akan dimulai pekan ini prioritasnya adalah pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak akibat terjangan gelombang tsunami seperti rumah ibadah, rumah sakit, dan pembangunan kembali rumah-rumah penduduk yang hancur. Akibat gelombang tsunami kurang lebih dari 1.000 rumah penduduk rata dengan tanah. Salah satu hal yang masih menjadi kendala di Pulau Nias adalah belum pulihnya jalur transportasi darat secara optimal, sehingga masih dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk membawa logistik dari Gunung Sitoli ke tempat penampungan para pengungsi yang berjarak kurang lebih 80 km. Akibat bencana tersebut, kata dia, korban tewas ada 139 orang termasuk yang hilang. Sementara kerugian harta benda belum bisa ditaksir. Penanganan untuk Pulau Nias diakuinya relatif lebih cepat dibandingkan Aceh, karena selain wilayahnya lebih kecil juga skala kerusakanya yang tidak sebesar Aceh.

Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(umi/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
70%
Kontra
30%