detikcom
Senin, 03/01/2005 13:53 WIB

Penanganan Pasca Tsunami di Nias Masuki Tahap Rehabilitasi

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Penanganan pasca gempa dan tsunami di Pulau Nias saat ini tinggal memasuki tahap rehabilitasi. Sedangkan penanganan korban luka dan meninggal telah selesai dilakukan pekan lalu. Hal ini disampaikan utusan khusus presiden untuk penanganan gempa dan tsunami di Pulau Nias, TB Silalahi usai menghadap presiden di Kantor Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, (3/1/2005). "Kondisi Nias under control sejak H+3," tegas Silalahi. Untuk tahap rehabilitasi yang akan dimulai pekan ini prioritasnya adalah pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak akibat terjangan gelombang tsunami seperti rumah ibadah, rumah sakit, dan pembangunan kembali rumah-rumah penduduk yang hancur. Akibat gelombang tsunami kurang lebih dari 1.000 rumah penduduk rata dengan tanah. Salah satu hal yang masih menjadi kendala di Pulau Nias adalah belum pulihnya jalur transportasi darat secara optimal, sehingga masih dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk membawa logistik dari Gunung Sitoli ke tempat penampungan para pengungsi yang berjarak kurang lebih 80 km. Akibat bencana tersebut, kata dia, korban tewas ada 139 orang termasuk yang hilang. Sementara kerugian harta benda belum bisa ditaksir. Penanganan untuk Pulau Nias diakuinya relatif lebih cepat dibandingkan Aceh, karena selain wilayahnya lebih kecil juga skala kerusakanya yang tidak sebesar Aceh.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(umi/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%