Senin, 22/11/2004 23:30 WIB

UMK Jatim 2005 Ditetapkan

Budi Sugiharto - detikNews
Surabaya - Standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jatim Tahun 2005 telah ditetapkan. Penetapan itu melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Imam Utomo Nomor 188/263/KPTS/013/2004 tanggal 12 Nopember 2004 yang berlaku mulai 1 Januari 2005 mendatang. UMK tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar Rp 578.500/bulan dan daerah padat industri sekitarnya diantaranya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan masing-masing sebesar Rp 578.250/bulan. Sedangkan UMK terendah adalah Trenggalek sebesar Rp 336.000/bulan. Kenaikan rata-rata UMK 2005 se-Jatim sebesar 6,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Daerah padat industri seperti Surabaya dan sekitarnya mengalami kenaikan 5,03 persen. Sedangkan kenaikan untuk Kota Malang sebesar 4,98 persen. Sementara untuk UMK kabupaten/kota lainnya di Jatim, tingkat kenaikannya bervariasi antara 3 persen-16 persen. Sesuai kebijakan nasional, UMK di seluruh kabupaten/kota di Jatim sudah diatas Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), dengan rata-rata 103,25 persen dari nilai KHM bulan Desember 2004. Laju kenaikan KHM rata-rata di Jatim sebesar 3,83 persen. Sedangkan rata-rata tingkat kenaikan upah mencapai 6,24 persen. Pada tahun 2004, rata-rata UMK se-Jatim pada posisi 101 persen dari nilai rata-rata KHM, namun masih ada 5 kabupaten yang UMK-nya dibawah KHM, yakni Jombang, Lamongan, Sampang, Lumajang dan Sumenep. Tahun 2005, kelima daerah tersebut sudah berada di atas KHM. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tunjangan tetap tersebut diberikan secara tetap jumlahnya dan teratur pembayarannya yang tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja ataupun pencapaian prestasi kerja tertentu. Ketetapan UMK Tahun 2005 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2005, ketentuan upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK, dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud, dan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum yang ditetapkan gubernur. Bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketetapan upah minimum, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jatim melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Prop Jatim paling lambat 22 Desember 2004, dengan persyaratan sesuai ketentuan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) No. KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja tidak boleh rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi, dengan berpedoman pada Keputusan Menakertrans Nomor KEP.49/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah. Pengawasan UMK Pengawasan pelaksanaan UMK Tahun 2005 dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 185 UU No 13 Tahun 2003, yakni pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta, dan paling banyak Rp 400 juta. Tindak pidana ini meripakan tindak pidana kejahatan. Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada pekerja. Berikut UMK per bulan yang dikeluarkan melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/263/KPTS/013/2004 tanggal 12 November 2004 tentang Upah Minimun Kabupaten/Kota di Jatim 2005, berlaku mulai 1 Januari 2005. UMK per bulan di Kota Surabaya sebesar Rp 578.500, Kab Sidoarjo Rp 578.250, Kab Gresik Rp 578.250, Kab Mojokerto Rp 578.250, Kab Pasuruan Rp 578.250, Kab Malang Rp 578.300, Kota Malang Rp 578.300, Kota Batu Rp 578.300, Kota Mojokerto Rp 500.000, Kota Pasuruan Rp 475.000, Kota Probolinggo Rp 480.500, Kota Kediri Rp 501.000, Kota Blitar Rp 351.000 dan Kota Madiun Rp 347.750. UMK Kab Probolinggo Rp 478.000, Kab Kediri Rp 501.000, Kab Jombang Rp 445.000, Kab Jember Rp 425.000, Kab Banyuwangi Rp 372.700, Kab Tuban Rp 400.000, Kab Lamongan Rp 419.200, Kab Bangkalan Rp 450.000, Kab Nganjuk Rp 362.000, Kab Madiun Rp 340.000, Kab Ponorogo Rp 338.500 dan UMK Kab Trenggalek Rp 336.000. UMK per bulan di Kab Blitar sebesar Rp 341.000, Kab Bojonegoro Rp 357.500, Kab Ngawi Rp 340.000, Kab Magetan Rp 386.000, Kab Pacitan Rp 345.700, Kab Tulungagung Rp 381.000, Kab Lumajang Rp 340.000, Kab Bondowoso Rp 350.000, Kab Situbondo Rp 364.900, Kab Pamekasan Rp 450.000, Kab Sumenep Rp 425.000 dan UMK Kabupaten Sampang sebesar Rp 375.300.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rif/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Tak Perlu Arak-arakan Pesta Rakyat Saat Pelantikan Jokowi

Relawan Jokowi-JK akan menggelar pesta rakyat saat pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2014 nanti dimulai dari Semanggi dan berakhir di Monas. Kapolri Jenderal Sutarman menyarankan tidak perlu ada acara arak-arakan seperti itu. "Saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu. Mungkin kalau bersyukur, bersyukur berdoa saja, enggak perlu arak-arakan," kata Kapolri. Bila Anda setuju dengan Kapolri, pilih Pro!
Pro
35%
Kontra
65%