Senin, 22/11/2004 12:00 WIB

KPK Rekam Sidang Adrian

Melly Febrida - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi alias KPK menaruh perhatian besar pada sidang Adrian Waworuntu, tersangka pembobolan BNI Rp 1,7 triliun. KPK mengirim stafnya untuk merekam sidang tersebut. Sebanyak 3 kamera perekam telah disiagakan di depan, samping dan belakang ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl.Ampera Raya, tempat Adrian dijadwalkan disidang, Senin (22/11/2004). Tiga staf KPK menyebut alat itu sebagai DVD recorder. Selain itu juga dipasang komputer mixer. Staf KPK menyatakan, lembaganya merekam sidang-sidang kasus korupsi yang menarik perhatian massa, misalnya kasus BNI. Sebelumnya, KPK telah merekam sidang tersangka BNI lainnya. Sementara itu, sidang Adrian tak juga dimulai. Dijadwalkan sidang dimulai pukul 09.00 WIB, lalu molor sejam. Tapi hingga pukul 12.00 WIB, sidang tak juga digelar. "Adrian masih dalam perjalanan," kata salah satu jaksa. Puluhan wartawan telah hadir sejak pagi.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nrl/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%