detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 01:00 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Sabtu, 16/10/2004 13:17 WIB

Hindari Malpraktek, Perlu UU Standar Pelayanan Pasien

Muhammad Atqa - detikNews
Jakarta - Sudah bukan rahasia lagi tuduhan malpraktek dokter dan RS belakangan marak diadukan ke polisi. Untuk menghindari itu, keberadaan UU Standar Profesi Kedokteran dan UU Standar Pelayanan Pasien mutlak diperlukan. Demikian disampaikan dr Marius Widjajarta, ketua Yayasan Konsumen Kesehatan Indonesia dalam diskusi tentang "Mahalnya Kesehatan dan Maraknya Malpraktek" di Mario's Place Cafe, Jl.HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakpus, Sabtu (16/10/2004). Dijelaskannya, selama ini persoalan di masyarakat, pasien mengalami gangguan akibat pasca perawaratan dari RS. Hal inilah yang membuat kerancuan di dalam masyarakat karena pasien merasa dirugikan dan ditambah lagi karena belum ada standar pelayanan pasien yang memungkinkan pasien dapat terpenuhi hak-haknya dari akibat yang terjadi pasca perawatan dokter. Sementara, para dokter pun juga tidak mengetahui kesalahan yang dilakukankaean tidak ada standar profesi kedokteran. "Jadi, untuk menjembatani ini semua perlu ada UU mengenai Standar Profesi Kedokteran dan UU Standar Pelayanan Pasien," usul Marius. Pembicara lainnya adalah praktisi hukum Juniver Girsang. Dalam UU Kedokteran yang baru disahkan, tuduhan malpraktek ditangani oleh hakim ad. "Jadi kalau ada orang yang mengadukan malpraktek, maka pengajuannya ke hakim ad hoc yang merupakan dokter juga," jelasnya. "Harapan saya adalah hakim-hakim ini adalah dokter yang independen yang tidak membawa misi, visi, dari profesi kedokteran itu sendiri, tetapi justru membela nasib dari pasien. Saya yakin dengan adanya UU ini, profesi kedokteran akan membawa citranya dan dipercayai oleh masyarakat," demikian Juniver.
(nrl/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%