detikcom
Sabtu, 16/10/2004 13:17 WIB

Hindari Malpraktek, Perlu UU Standar Pelayanan Pasien

Muhammad Atqa - detikNews
Jakarta - Sudah bukan rahasia lagi tuduhan malpraktek dokter dan RS belakangan marak diadukan ke polisi. Untuk menghindari itu, keberadaan UU Standar Profesi Kedokteran dan UU Standar Pelayanan Pasien mutlak diperlukan. Demikian disampaikan dr Marius Widjajarta, ketua Yayasan Konsumen Kesehatan Indonesia dalam diskusi tentang "Mahalnya Kesehatan dan Maraknya Malpraktek" di Mario's Place Cafe, Jl.HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakpus, Sabtu (16/10/2004). Dijelaskannya, selama ini persoalan di masyarakat, pasien mengalami gangguan akibat pasca perawaratan dari RS. Hal inilah yang membuat kerancuan di dalam masyarakat karena pasien merasa dirugikan dan ditambah lagi karena belum ada standar pelayanan pasien yang memungkinkan pasien dapat terpenuhi hak-haknya dari akibat yang terjadi pasca perawatan dokter. Sementara, para dokter pun juga tidak mengetahui kesalahan yang dilakukankaean tidak ada standar profesi kedokteran. "Jadi, untuk menjembatani ini semua perlu ada UU mengenai Standar Profesi Kedokteran dan UU Standar Pelayanan Pasien," usul Marius. Pembicara lainnya adalah praktisi hukum Juniver Girsang. Dalam UU Kedokteran yang baru disahkan, tuduhan malpraktek ditangani oleh hakim ad. "Jadi kalau ada orang yang mengadukan malpraktek, maka pengajuannya ke hakim ad hoc yang merupakan dokter juga," jelasnya. "Harapan saya adalah hakim-hakim ini adalah dokter yang independen yang tidak membawa misi, visi, dari profesi kedokteran itu sendiri, tetapi justru membela nasib dari pasien. Saya yakin dengan adanya UU ini, profesi kedokteran akan membawa citranya dan dipercayai oleh masyarakat," demikian Juniver.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nrl/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
29%
Kontra
71%