Detik.com News
Detik.com

Sabtu, 16/10/2004 13:17 WIB

Hindari Malpraktek, Perlu UU Standar Pelayanan Pasien

Muhammad Atqa - detikNews
Jakarta - Sudah bukan rahasia lagi tuduhan malpraktek dokter dan RS belakangan marak diadukan ke polisi. Untuk menghindari itu, keberadaan UU Standar Profesi Kedokteran dan UU Standar Pelayanan Pasien mutlak diperlukan. Demikian disampaikan dr Marius Widjajarta, ketua Yayasan Konsumen Kesehatan Indonesia dalam diskusi tentang "Mahalnya Kesehatan dan Maraknya Malpraktek" di Mario's Place Cafe, Jl.HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakpus, Sabtu (16/10/2004). Dijelaskannya, selama ini persoalan di masyarakat, pasien mengalami gangguan akibat pasca perawaratan dari RS. Hal inilah yang membuat kerancuan di dalam masyarakat karena pasien merasa dirugikan dan ditambah lagi karena belum ada standar pelayanan pasien yang memungkinkan pasien dapat terpenuhi hak-haknya dari akibat yang terjadi pasca perawatan dokter. Sementara, para dokter pun juga tidak mengetahui kesalahan yang dilakukankaean tidak ada standar profesi kedokteran. "Jadi, untuk menjembatani ini semua perlu ada UU mengenai Standar Profesi Kedokteran dan UU Standar Pelayanan Pasien," usul Marius. Pembicara lainnya adalah praktisi hukum Juniver Girsang. Dalam UU Kedokteran yang baru disahkan, tuduhan malpraktek ditangani oleh hakim ad. "Jadi kalau ada orang yang mengadukan malpraktek, maka pengajuannya ke hakim ad hoc yang merupakan dokter juga," jelasnya. "Harapan saya adalah hakim-hakim ini adalah dokter yang independen yang tidak membawa misi, visi, dari profesi kedokteran itu sendiri, tetapi justru membela nasib dari pasien. Saya yakin dengan adanya UU ini, profesi kedokteran akan membawa citranya dan dipercayai oleh masyarakat," demikian Juniver.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nrl/)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

'Bersihkan' Gelar Palsu, Periksa Semua Ijazah Anggota DPR!

Anggota DPR Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikap tegas meminta ijazah semua anggota DPR diperiksa. Bila Anda setuju dengan usulan Fahri Hamzah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%