detikcom

Sabtu, 16/10/2004 13:17 WIB

Hindari Malpraktek, Perlu UU Standar Pelayanan Pasien

Muhammad Atqa - detikNews
Jakarta - Sudah bukan rahasia lagi tuduhan malpraktek dokter dan RS belakangan marak diadukan ke polisi. Untuk menghindari itu, keberadaan UU Standar Profesi Kedokteran dan UU Standar Pelayanan Pasien mutlak diperlukan. Demikian disampaikan dr Marius Widjajarta, ketua Yayasan Konsumen Kesehatan Indonesia dalam diskusi tentang "Mahalnya Kesehatan dan Maraknya Malpraktek" di Mario's Place Cafe, Jl.HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakpus, Sabtu (16/10/2004). Dijelaskannya, selama ini persoalan di masyarakat, pasien mengalami gangguan akibat pasca perawaratan dari RS. Hal inilah yang membuat kerancuan di dalam masyarakat karena pasien merasa dirugikan dan ditambah lagi karena belum ada standar pelayanan pasien yang memungkinkan pasien dapat terpenuhi hak-haknya dari akibat yang terjadi pasca perawatan dokter. Sementara, para dokter pun juga tidak mengetahui kesalahan yang dilakukankaean tidak ada standar profesi kedokteran. "Jadi, untuk menjembatani ini semua perlu ada UU mengenai Standar Profesi Kedokteran dan UU Standar Pelayanan Pasien," usul Marius. Pembicara lainnya adalah praktisi hukum Juniver Girsang. Dalam UU Kedokteran yang baru disahkan, tuduhan malpraktek ditangani oleh hakim ad. "Jadi kalau ada orang yang mengadukan malpraktek, maka pengajuannya ke hakim ad hoc yang merupakan dokter juga," jelasnya. "Harapan saya adalah hakim-hakim ini adalah dokter yang independen yang tidak membawa misi, visi, dari profesi kedokteran itu sendiri, tetapi justru membela nasib dari pasien. Saya yakin dengan adanya UU ini, profesi kedokteran akan membawa citranya dan dipercayai oleh masyarakat," demikian Juniver.

Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nrl/)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Penangkapan BW Adalah Balas Dendam Polri ke KPK

Banyak pihak yang mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri. Bahkan, mantan Plt Pimpinan KPK Mas Ahmad Santosa berpendapat penangkapan oleh Polri terhadap BW merupakan tindakan balas dendam terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK. Bila Anda setuju dengan Mas Ahmad Santosa, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%